Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Statistical integration in excise supervision: Multinomial logistic regression for detecting risk factors of tobacco factory excise violations Riansyah, Boy; Nisa Nur Aisyah; Anwar Fitrianto; Aam Alamudi
Desimal: Jurnal Matematika Vol. 8 No. 2 (2025): Desimal: Jurnal Matematika
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/xxvpmv08

Abstract

Excise tax serves as a fiscal instrument used by the government to control the consumption of goods with negative externalities for society and the environment, such as tobacco and alcoholic beverages. In Indonesia, tobacco excise remains the largest contributor to national excise revenue, amounting to IDR 216.9 trillion in 2024, or approximately 95.8% of the total. Monitoring violations in the tobacco excise sector is crucial to safeguarding state revenue and ensuring regulatory effectiveness. In the context of classifying violations with more than two categories, multinomial logistic regression is an appropriate statistical method for analyzing the influence of independent variables on the probability of each violation type. This study aims to classify types of excise violations based on internal characteristics of tobacco manufacturers using multinomial logistic regression. The data were obtained from enforcement documentation in 2023 by the Directorate General of Customs and Excise, with four categories of violations serving as the response variable. The issue of class imbalance was addressed by comparing oversampling and weighting techniques. Evaluation results indicate that oversampling produced superior model performance. Partially, variables such as business entity type, asset ownership status, and company age significantly influenced the likelihood of specific violations. Companies with non-permanent asset ownership and complex organizational structures tend to have a higher risk of non-compliance. These findings underscore the importance of implementing risk-based supervision that considers operational profiles as key indicators of potential violations.
EKSTENSIFIKASI CUKAI TERHADAP “SAVOURY FOOD” UNTUK KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA Riansyah, Boy; Pramita, Suwardi Dwi; Rinaldi, Destiko Teguh
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2024.vol6.iss1.art231

Abstract

Produk pangan olahan merupakan salah satu produk yang konsumsinya cukup besar di Indonesia. Terbukti dari semakin meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat Indonesia terhadap konsumsi produk pangan olahan dari tahun ke tahun. Di balik besarnya konsumsi masyarakat akan produk pangan olahan, kandungan natrium dari produk pangan olahan yang tersedia saat ini telah melebihi batas anjuran atau kewajaran konsumsi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan atau BPOM. Kelebihan konsumsi natrium pada kenyataannya telah menyebabkan penyakit degeneratif seperti obesitas, hipertensi atau penyakit lainnya. Biaya kesehatan akibat adanya penyakit tersebut juga semakin membebani anggaran kesehatan negara. Oleh sebab itu perlu adanya pengaturan pengendalian konsumsi baik dengan kebijakan fiskal maupun kebijakan non fiskal. Kebijakan fiskal dapat berupa cukai yang dapat mengendalikan konsumsi, mengubah pola konsumsi, mendorong produsen untuk memproduksi produk olahan yang lebih sehat sekaligus mengompensasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh produk pangan olahan tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk melihat kelayakan cukai dilihat dari rasionalitas, desain dan administrasi cukai, dan upaya peningkatan kesehatan melalui cukai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan pendekatan tersebut didapatkan hasil bahwa cukai merupakan kebijakan yang dianggap tepat dalam mengendalikan natrium yang terkandung dalam produksi pangan olahan jika dibarengi dengan kebijakan non fiskal lain seperti edukasi, pelabelan kandungan natrium, dan penetapan batasan konsumsi natrium yang wajar.