<![CDATA[Court involvement in determining the direction of climate policy becomes a hope when state and non-state institutions fails to take action to address the climate crisis. The state’s agenda in the climate action plan is merely utopia when Environmental Impact Assessment (EIA) regulations do not even stipulate the obligation to estimate the impacts of climate change. This article aims to trace the patterns of court decisions on EIA-based climate litigation to assess the impacts of climate change and factors beyond. This is crucial to understand the extent to which the courts play a role in environmental protection due to climate change. Therefore, this article focuses on mapping the dynamics of administrative climate change litigation decisions in Indonesia between 2009 and 2022. The results show a dynamically evolving court development dominated by interpretations based on existing regulations, the procedural aspects of administrative court, and the judicial interest. In other words, the mainstreaming of climate change impact studies into EIAs tends not to be a consideration for judges when delivering verdicts. The Tanjung Jati A case stands as the only climate change litigation in Indonesia within that time period that was granted, considering the importance of climate change impact studies into EIAs. Abstrak Keterlibatan pengadilan dalam menentukan arah kebijakan perubahan iklim menjadi harapan saat institusi negara maupun non-negara gagal mengambil tindakan untuk mengatasi krisis iklim. Agenda negara dalam rencana aksi iklim sebatas utopia ketika pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bahkan tidak mengatur kewajiban perkiraan dampak perubahan iklim. Artikel ini bermaksud melacak pola putusan pengadilan pada gugatan terkait kegagalan AMDAL dalam mengkaji dampak perubahan iklim dan faktor-faktor di antaranya. Hal ini penting guna mengetahui sejauh mana pengadilan mengambil peran dalam perlindungan lingkungan akibat perubahan iklim. Untuk itu, artikel ini terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap dinamika putusan administrasi litigasi perubahan iklim di Indonesia dalam kurun waktu 2009-2022. Hasilnya, pengadilan menunjukkan perkembangan yang secara dinamis didominasi oleh penafsiran berdasarkan regulasi yang berlaku, aspek prosedural pengadilan administrasi, dan kepentingan hakim. Artinya, dalil penggugat terkait pengarusutamaan kajian perubahan iklim dalam AMDAL cenderung tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kasus Tanjung Jati A menjadi satu-satunya gugatan perubahan iklim di Indonesia dalam kurun waktu tersebut yang dikabulkan dengan mempertimbangkan pentingnya kajian perubahan iklim dalam AMDAL.]]>
