<![CDATA[Perkawinan poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan yang diakui secara terbatas dalam hukum di Indonesia menimbulkan sejumlah implikasi hukum, khususnya terkait kedudukan anak kandung dan hak waris para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak kandung dalam perkawinan poligami menurut KUHPerdata dan KHI, serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi ahli waris dari hubungan perkawinan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata cenderung memberikan pengakuan terbatas terhadap anak dalam poligami yang tidak dicatat secara resmi, sedangkan KHI mengakui status anak sepanjang perkawinan sah secara agama. Dalam hal warisan, terdapat perbedaan perlakuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan hukum bagi anak dan istri dari istri kedua atau ketiga. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar hak-hak anak kandung dan ahli waris dalam perkawinan poligami dapat terlindungi secara adil dan menyeluruh. Polygamous marriage, as a form of marriage recognised in a limited sense within Indonesian law, creates several legal implications, particularly regarding the legal status of biological children and the inheritance rights of parties involved. This study aims to analyse the legal status of biological children in polygamous marriages under the KUHPerdata and KHI, and to examine the legal implications for heirs resulting from such marital relationships. This research uses a normative juridical approach by examining legislation, jurisprudence, and legal doctrines. The findings indicate that the Civil Code tends to offer limited recognition to children from unregistered polygamous marriages, while KHI grants recognition as long as the marriage is religiously valid. In terms of inheritance, differing treatments may result in legal injustice for children and wives from subsequent marriages. Thus, regulatory harmonisation is essential to ensure fair and comprehensive protection of the rights of biological children and heirs in polygamous marriages.]]>
