<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penerapan konsep overmacht (keadaan memaksa) dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan karena keterpaksaan, serta potensi penerapan Restorative Justice sebagai pendekatan alternatif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara normatif, Pasal 48 KUHP dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengakui keadaan memaksa sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Namun dalam praktik, banyak pelaku tindak pidana ringan seperti pencurian makanan karena kelaparan tetap dikenai hukuman, akibat penafsiran hukum yang kaku dan kurang mempertimbangkan latar belakang sosial. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice, yang telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan Perpol No. 8 Tahun 2021, dinilai lebih relevan karena menekankan pada dialog, pemulihan, dan keadilan substantif. Artikel ini menyimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia perlu lebih progresif dan humanistik dalam menangani kasus-kasus yang dilatarbelakangi oleh kondisi darurat sosial. Selain itu, dibutuhkan integrasi antara konsep overmacht dan Restorative Justice dalam tataran normatif dan praktik agar hukum tidak kehilangan sisi keadilannya. This research examines the application of the concept of overmacht (force majeure) in theft offences committed under coercive circumstances and explores the potential of Restorative Justice as an alternative approach in the Indonesian criminal justice system. Normatively, Article 48 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 45 of Law Number 1 of 2023 recognise overmacht as an excuse that can eliminate criminal responsibility. However, in practice, many perpetrators of minor crimes—such as stealing food due to hunger—are still subjected to prosecution and punishment due to rigid legal interpretations that fail to consider the socio-economic background of the offender. Therefore, the Restorative Justice approach, as regulated in the Prosecutor General's Regulation No. 15 of 2020 and Police Regulation No. 8 of 2021, is considered more relevant as it emphasises dialogue, recovery, and substantive justice. This article concludes that Indonesia’s criminal law system needs to be more progressive and humanistic in dealing with offences driven by social emergencies. Moreover, the normative and practical integration of Overmacht and Restorative Justice is crucial to ensure that justice remains equitable and humane.]]>
