<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1173/Pdt.G/2021/PA.Sgm yang berkaitan dengan penetapan ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus utama terletak pada analisis yuridis terhadap penerapan norma hukum dalam perkara kewarisan bertingkat, di mana cucu menggantikan posisi ayahnya yang telah wafat lebih dahulu dari pewaris. Penelitian ini menemukan bahwa majelis hakim secara sistematis merumuskan pertimbangan hukum yang menyeluruh, mencakup aspek kronologi kematian, identifikasi harta warisan, serta validitas kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti. Melalui pendekatan normatif-empiris dan analisis terhadap putusan pengadilan, penelitian ini menegaskan efektivitas Pasal 185 KHI sebagai ijtihad hukum positif dalam menjawab problematika kewarisan Islam kontemporer. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan integrasi antara hukum tertulis dan prinsip keadilan substantif dalam peradilan agama. Oleh karena itu, penguatan kapasitas hakim dan legislasi ulang terhadap KHI menjadi kebutuhan mendesak demi menjamin kepastian hukum dan keseragaman praktik yudisial dalam perkara waris Islam. This study examines the legal considerations of the panel of judges in the Religious Court of Sungguminasa Decision Number 1173/Pdt.G/2021/PA.Sgm concerning the determination of substitute heirs under Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI). The primary focus lies in the juridical analysis of how legal norms are applied in layered inheritance cases, where a grandchild replaces their deceased parent who passed away before the original heir. The findings reveal that the judges systematically constructed comprehensive legal reasoning, encompassing the chronology of deaths, identification of the inherited assets, and the legitimacy of the grandchild's status as a substitute heir. Through a normative-empirical approach and case law analysis, this research affirms the effectiveness of Article 185 KHI as a form of positive legal ijtihad that addresses contemporary Islamic inheritance issues. Furthermore, the decision illustrates a balanced integration between statutory norms and substantive justice within the religious court system. Therefore, enhancing judicial capacity and formally legislating the KHI are urgent measures needed to ensure legal certainty and consistency in the application of Islamic inheritance law in Indonesia.]]>
