Garuda - Garba Rujukan Digital

Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Putri, Andra Monica; Nawi, Syahruddin; Risma, Andi
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis perjanjian perkawinan menurut kompilasi hukum islam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: konsep dari perjanjian perkawinan yang mana telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka, dan telah diatur dalam undang-undang perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian perkawinan dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung atau sebelum terjadinya akad nikah. Konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam KHI yaitu tidak dapat diubah / dicabut oleh salah satu pihak harus dengan kedua belah pihak. perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan suami istri akan tetapi menimbulkan akibat hukum, jika pembuatan perjanjian tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut UUP dan KHI tidak membatasi hal-hal yang diperjanjiankan asalkan tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. The research objective is to analyze marriage agreements according to the compilation of Islamic law. This research uses a descriptive research type. The research results show that: the concept of a marriage agreement which has been explained in the literature review, and has been regulated in the marriage law Law no. 1 of 1974 As amended in Law no. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law that the marriage agreement is executed before the marriage takes place or before the marriage contract occurs. The legal consequences arising from the implementation of the marriage agreement in KHI are that it cannot be changed/revoked by either party, both parties must do so. legal protection for the rights of husband and wife, however, it will give rise to legal consequences if the making of the agreement is not by the regulations of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. In implementing a marriage agreement according to the UUP and KHI, there is no limit to the matters agreed upon as long as it does not violate law, religion and morality.

Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Djafar, Husnul Khatimah; Husen, La Ode; Risma, Andi
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo periode 2019-2024; (2) Untuk mengetahui faktor yang menghambat fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024 belum dapat menjalankan fungsi legislasinya dengan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan sedikitnya Perda inisiatif DPRD yang berhasil disahkan dan ditetapkan hingga akhir masa jabatan. (2). Belum maksimalnya produktivitas DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024 dalam pembentukan peraturan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun faktor yang paling dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia anggota DPRD terkait latar belakang pendidikan formal yang kurang menunjang. Selain itu dipengaruhi juga oleh faktor lain yaitu faktor tata tata tertib, faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the implementation of the legislative function of the DPRD in the formation of regional regulations in Gorontalo Province for the 2019-2024 period; (2) To determine the factors that hinder the function of DPRD legislation in the formation of regional regulations in Gorontalo Province for the 2019-2024 period. This research uses normative legal research methods and empirical legal research. The results of this research show that: (1). The Gorontalo Province DPRD for the 2019-2024 period has not been able to carry out its legislative function optimally. This is proven by the small number of Regional Regulations initiated by the DPRD that were successfully passed and enacted until the end of the term of office. (2). The lack of maximum productivity in the Gorontalo Province DPRD for the 2019-2024 period in the formation of regional regulations is influenced by several factors. Still, the most dominant factor is the limited human resources of DPRD members due to inadequate formal educational backgrounds. It is also influenced by other factors, namely regulatory factors, facilities and infrastructure factors.

Penerapan Pasal 32 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Asas Rechtsverwerking Islam, Andi Abdi; Nawi, Syahruddin; Risma, Andi
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis Penerapan Pasal 32 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Asas Rechtsverwerking dan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi Penerapan Pasal 32 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Asas Rechtsverwerking. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Pasal 32 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Asas Rechtsverwerking dapat dilihat dari Eksistensi dan Pengaturan Asas Rechtsverwerking dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia, juga bagaimana persyaratan Penerapan Asas Rechtsverwerking dalam peraturan Perundang-undangan, selain itu Asas Rechtsverwerking juga telah diterapkan dalam Yurisprudensi serta dalam kasus pertanahan di Kabupaten Wajo. dan (2) Bahwa terdapat beberapa Faktor yang mempengaruhi Penerapan Pasal 32 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Asas Rechtsverwerking di Kabupaten Wajo, yang pertama adalah Faktor Substansi Hukumnya dan yang kedua adalah Faktor Struktur Hukumnya. The research objective is to analyze the Application of Article 32 Paragraph (2) of PP 24 of 1997 concerning Land Registration Regarding Rechtsverwerking Principles and to find out, analyze and explain what factors influence the Application of Article 32 Paragraph (2) of PP 24 of 1997 concerning Land Registration Regarding Principles Rechtsverwerking. This research uses an empirical type of legal research. The results of this research show that: (1) The application of Article 32 Paragraph (2) PP 24 of 1997 concerning Land Registration regarding the Rechtsverwerking Principle can be seen from the existence and regulation of the Rechtsverwerking Principle in Land Registration in Indonesia, as well as the requirements for the Implementation of the Rechtsverwerking Principle in statutory regulations. invitation, apart from that the Rechtsverwerking Principle has also been applied in Jurisprudence and land cases in Wajo Regency. and (2) That several factors influence the implementation of Article 32 Paragraph (2) PP 24 of 1997 concerning Land Registration Regarding the Rechtsverwerking Principle in Wajo Regency, the first is the Legal Substance Factor and the second is the Legal Structure Factor

Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Pada Perbankan Di Indonesia Ferdiansyah, Ferdiansyah; Zainuddin, Zainuddin; Risma, Andi
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan tanggung jawab hukum perbankan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah di Indonesia, seiring dengan meningkatnya risiko kebocoran data di era digital. Perlindungan terhadap data pribadi nasabah merupakan bagian dari hak privasi yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode studi pustaka yang menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur prinsip kerahasiaan, namun masih terdapat celah implementasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak privasi nasabah. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi serta peningkatan pengawasan dan keamanan sistem teknologi informasi di sektor perbankan. Tanggung jawab hukum bank tidak hanya terbatas pada aspek preventif, tetapi juga harus mencakup tindakan korektif dan pemulihan bagi nasabah yang dirugikan akibat kebocoran data. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan mekanisme pengawasan khusus dan peningkatan literasi hukum data pribadi dalam praktik perbankan. This study aims to analyse the application and legal responsibilities of banks in protecting customers' personal data confidentiality in Indonesia, amidst the growing risks of data breaches in the digital era. Protection of customers’ data is part of the right to privacy guaranteed by several legal instruments, including Law No. 10 of 1998 on Banking and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. This research employs a normative-juridical approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings indicate that, although regulations uphold the principle of confidentiality, there are still implementation gaps that may lead to violations of customer privacy rights. Therefore, regulatory harmonisation as well as enhanced supervision and information technology system security in the banking sector are essential. The bank's legal responsibility should not only be preventive but also include corrective actions and compensation for customers affected by data breaches. This study recommends the establishment of a specialised oversight mechanism and increased legal literacy on personal data protection in banking practices.

Efektivitas Pasal 185 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Nurfajri, Muhammad; Rahman, Sufirman; Risma, Andi
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1173/Pdt.G/2021/PA.Sgm yang berkaitan dengan penetapan ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus utama terletak pada analisis yuridis terhadap penerapan norma hukum dalam perkara kewarisan bertingkat, di mana cucu menggantikan posisi ayahnya yang telah wafat lebih dahulu dari pewaris. Penelitian ini menemukan bahwa majelis hakim secara sistematis merumuskan pertimbangan hukum yang menyeluruh, mencakup aspek kronologi kematian, identifikasi harta warisan, serta validitas kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti. Melalui pendekatan normatif-empiris dan analisis terhadap putusan pengadilan, penelitian ini menegaskan efektivitas Pasal 185 KHI sebagai ijtihad hukum positif dalam menjawab problematika kewarisan Islam kontemporer. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan integrasi antara hukum tertulis dan prinsip keadilan substantif dalam peradilan agama. Oleh karena itu, penguatan kapasitas hakim dan legislasi ulang terhadap KHI menjadi kebutuhan mendesak demi menjamin kepastian hukum dan keseragaman praktik yudisial dalam perkara waris Islam. This study examines the legal considerations of the panel of judges in the Religious Court of Sungguminasa Decision Number 1173/Pdt.G/2021/PA.Sgm concerning the determination of substitute heirs under Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI). The primary focus lies in the juridical analysis of how legal norms are applied in layered inheritance cases, where a grandchild replaces their deceased parent who passed away before the original heir. The findings reveal that the judges systematically constructed comprehensive legal reasoning, encompassing the chronology of deaths, identification of the inherited assets, and the legitimacy of the grandchild's status as a substitute heir. Through a normative-empirical approach and case law analysis, this research affirms the effectiveness of Article 185 KHI as a form of positive legal ijtihad that addresses contemporary Islamic inheritance issues. Furthermore, the decision illustrates a balanced integration between statutory norms and substantive justice within the religious court system. Therefore, enhancing judicial capacity and formally legislating the KHI are urgent measures needed to ensure legal certainty and consistency in the application of Islamic inheritance law in Indonesia.

Implementasi dan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil (teseng) Hewan Ternak Sapi Mudadzir, Al; Zainuddin, Zainuddin; Risma, Andi
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian teseng sebagai bentuk sistem bagi hasil ternak yang berkembang di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, serta untuk mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari praktik tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian teseng masih berlangsung secara informal tanpa pencatatan tertulis, namun diakui secara sosial oleh masyarakat setempat. Sengketa dalam praktik perjanjian ini umumnya diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, terutama musyawarah keluarga atau peran tokoh adat, sehingga mencerminkan keberlanjutan nilai-nilai hukum lokal. Kendala utama dalam implementasi adalah ketiadaan perlindungan hukum formal serta ketimpangan informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan hukum adat dan dukungan regulasi daerah untuk memperjelas serta melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam sistem bagi hasil ternak berbasis lokal ini. This study aims to analyse the implementation of the teseng agreement as a livestock profit-sharing system practised in Tanete Riaja Subdistrict, Barru Regency, and to identify the dispute resolution mechanisms that arise from such practices. This research adopts a juridical-empirical approach using qualitative methods. Data were obtained through in-depth interviews and document analysis. The findings reveal that the teseng agreements are still applied informally without written documentation, yet are socially recognised within the local community. Disputes arising from these agreements are mostly resolved through non-litigation means, especially family deliberation or through the involvement of traditional leaders, reflecting the sustainability of local legal values. The main challenges include the absence of formal legal protection and information asymmetry between parties. This study recommends strengthening customary legal institutions and enacting regional regulations to clarify and protect the rights and obligations of the parties involved in this locally rooted livestock-sharing system.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search