This Author published in this journals
All Journal Pledoi Law Jurnal
Nasyiruddin
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Kedudukan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2023/PN.BAN) Andi Rahmah; Risman; Nasyiruddin
Pledoi Law Jurnal Vol. 3 No. 01 (2025): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This research examines the position of restorative justice in handling traffic crimes, especially in cases of traffic accidents, using the case decision No. 74/Pid.Sus/2023/PN.Ban as a study object. The study applies a normative legal approach with a case study method to analyze the applicability, constraints, and impact of restorative justice mechanisms in criminal proceedings. The findings suggest that while restorative justice offers a humanistic and efficient alternative to traditional penal systems, its implementation remains selective and largely dependent on judicial discretion. The conclusion recommends a more integrated and codified application of restorative justice to balance legal certainty with victim-perpetrator reconciliation. ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji kedudukan restorative justice dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Ban sebagai objek studi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus guna menganalisis penerapan, hambatan, serta dampak dari mekanisme restorative justice dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan efisien dibanding sistem pidana konvensional, implementasinya masih bersifat selektif dan sangat bergantung pada diskresi hakim. Penelitian ini merekomendasikan penerapan restorative justice yang lebih terintegrasi dan terkodifikasi guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.