Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Community Empowerment in Drainage Management to Overcome Floods Ilwandri; Apriani Sijabat; Makkah HM; Andi Sri Rezky Wulandari; Andi Rahmah; Santi Mareta; Nanich Framulya
Inovasi Sosial : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): Inovasi Sosial : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Akademi Teknik Adikarya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61991/inovasisosial.v1i1.25

Abstract

Flooding is a serious problem that often disrupts the lives of urban communities. Increased rainfall intensity, climate change, and rapid urban development have made existing drainage systems less effective at coping with flooding. To face this challenge, this study aims to examine community empowerment efforts in drainage management as a flood mitigation strategy. This research was conducted by combining participatory approaches and field research methods. Local communities, local governments, and stakeholders are involved in planning, implementing, and evaluating empowerment programs. This program includes skills training, education on the importance of drainage maintenance, as well as the formation of community groups active in drainage maintenance. The results showed that community empowerment in drainage management has had a positive impact in reducing flood risk. Community groups involved in this program actively maintain the cleanliness and drainage function in their neighborhoods. In addition, education about climate change and rain patterns also helps people to be better prepared for extreme conditions.
EVOLUSI HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS GLOBALISASI: TINJAUAN LITERATUR Andi Muhammad Aliffar Affan; Andi Rahmah
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.163

Abstract

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek hukum, termasuk hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi evolusi hukum pidana dalam konteks globalisasi melalui metode tinjauan pustaka yang komprehensif. Penelitian ini menelusuri bagaimana dinamika globalisasi telah mempengaruhi perkembangan hukum pidana, termasuk aspek harmonisasi hukum, penegakan hukum lintas batas, dan pengaruh hukum internasional terhadap hukum pidana domestik. Dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam tentang transformasi hukum pidana di era globalisasi, serta implikasinya terhadap sistem dan kebijakan hukum di berbagai negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa globalisasi berdampak pada hukum pidana, antara lain munculnya kejahatan transnasional, perluasan yurisdiksi, dan harmonisasi hukum pidana internasional. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada perlunya reformasi hukum pidana dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks
Analisis Kedudukan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2023/PN.BAN) Andi Rahmah; Risman; Nasyiruddin
Pledoi Law Jurnal Vol. 3 No. 01 (2025): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This research examines the position of restorative justice in handling traffic crimes, especially in cases of traffic accidents, using the case decision No. 74/Pid.Sus/2023/PN.Ban as a study object. The study applies a normative legal approach with a case study method to analyze the applicability, constraints, and impact of restorative justice mechanisms in criminal proceedings. The findings suggest that while restorative justice offers a humanistic and efficient alternative to traditional penal systems, its implementation remains selective and largely dependent on judicial discretion. The conclusion recommends a more integrated and codified application of restorative justice to balance legal certainty with victim-perpetrator reconciliation. ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji kedudukan restorative justice dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Ban sebagai objek studi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus guna menganalisis penerapan, hambatan, serta dampak dari mekanisme restorative justice dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan efisien dibanding sistem pidana konvensional, implementasinya masih bersifat selektif dan sangat bergantung pada diskresi hakim. Penelitian ini merekomendasikan penerapan restorative justice yang lebih terintegrasi dan terkodifikasi guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Studi Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/Pn.Mrs Andi Rahmah; Andi Zulkarnain; Idznih shadria
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of abuse which resulted in serious injuries in case "Number 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. To find out the judge's law in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of abuse that result in serious injuries in case "Number 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. The research was conducted in Maros City. This research is Normative Juridical legal research, using a bibliographic approach, namely by taking sources from books, statutory regulations and other documents related to this research. The research results show 1. Declare the defendant IRHAM Bin MUH. ADIL alias ADI is legally and convincingly guilty of committing a criminal act because his negligence caused serious injury to another person, violating Article 360 Paragraph (1) of the Criminal Code as in the Second Alternative indictment. 2. Declaring the Defendant IRHAM Bin MUH. ADIL Alias ADI was legally and convincingly proven guilty of committing a crime "Because his negligence caused serious injury to another person" as in the Second Alternative indictment.   ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara “Nomor 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. Untuk mengetahui hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara “Nomor 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. Penelitian di lakukan di Kota Maros. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mengambil sumber dari buku, peraturan perundangundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan 1. Menyatakan terdakwa IRHAM Bin MUH. ADIL alias ADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena KealpaannyaMenyebabkan Orang Lain Luka Beratmelanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHPsebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua. 2. Menyatakan Terdakwa IRHAM Bin MUH. ADIL Alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Penganiayan (Studi Putusan No.5/Pid.Pra/2021/PN.Mks) Andi Rahmah; Asrul Aswar; Sandi Pajri
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The district court has the authority to examine and decide, in accordance with the provisions stipulated in this law regarding whether or not an arrest, detention, termination of investigation or termination of prosecution is legal, compensation and or rehabilitation for a person whose criminal case is terminated in level of investigation or prosecution. As for what the researcher discusses, the following is the conclusion from the analysis that in the same pretrial case filed at the Makassar District Court it can be considered inappropriate in deciding the case, the decision that the researcher has reviewed is very clear that there is a value that is not fulfilled between the investigator and the judge who examines and adjudicates the case. And the author's suggestion for the government to participate in monitoring and fighting for the rights of suspects so that there is legal equality and the realization of the principle of equality before the law, for the pretrial community it can be useful to demand justice if law enforcers, in this case investigators, do not carry out their duties based on SOP and/or without seeing Party status/Agency. ABSTRAK: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Adapun yang peneliti bahas adalah sebagai berikut kesimpulan dari analisis bahwa pada Perkara Praperadilan yang sama diajukan di Pengadilan Negeri Makassar dapat dinilai kurang tepat dalam memutus perkara, putusan yang telah peneliti kaji sangat jelas bahwa ada nilai yang tidak terpenuhi antara penyidik dan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dan saran penulis bagi pemerintah turut memantau dan memperjuangkan hak-hak tersangka sehingga terjadinya kesetaraan Hukum dan terwujudnya asas equality before the law, Bagi masyarakat praperadilan dapat bermanfaat untuk menuntut keadilan bilamana penegak Hukum dalam hal ini penyidik tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP dan/atau tanpa melihat status/Instansi Pihak Tersangka.