Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Ekspansi Yuridis dalam Pembentukan Wasiat Wajibah Mazhab Indonesia: Pendekatan Ijtihad Kontemporer terhadap Keadilan Keluarga Yuniarto, Muhammad Afif; Fitria, Rizal Arif
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.176-195

Abstract

Pada awal perkembangannya, konsep wasiat wajibah dalam kajian hukum waris Islam di Indonesia ditujukan khusus bagi orang tua angkat serta anak angkat dari pewaris. Akan tetapi dalam perjalanannya, ternyata wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada pihak tersebut, melainkan telah berekspansi secara yuridis, baik melalui putusan pengadilan maupun regulasi baru, sehingga konsep wasiat wajibah di Indonesia tidak lagi tunggal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep wasiat wajibah dalam kajian hukum kewarisan Islam dan untuk mendapatkan gambaran praktik pemberian wasiat wajibah yang diterapkan selama ini di Indonesia, sehingga dapat diketahui bentuk ekspansi yuridis wasiat wajibah untuk kemudian dapat dirumuskan suatu konsep baru wasiat wajibah yang khas Indonesia, yang disebut sebagai wasiat wajibah mazhab Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui kajian dokumen berupa beberapa putusan dan regulasi terkait, serta studi kepustakaan (library research). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wasiat wajibah mazhab Indonesia ialah wasiat yang pemberiannya ditetapkan melalui putusan pengadilan bagi orang-orang yang belum mendapatkan wasiat dari pewaris semasa hidupnya dan tidak berhak menjadi ahli waris, sebagai sarana untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris. Terdapat 4 kriteria penerima wasiat wajibah, yaitu: 1) belum pernah mendapatkan wasiat dari pewaris semasa hidupnya, 2) bukan ahli waris yang berhak menerima waris, 3) mempunyai kedekatan dalam hubungan kekeluargaan dengan pewaris, dan 4) diberikan dalam rangka menjaga hubungan baik antar keluarga dan menghindari perpecahan antar keluarga pasca meninggalnya pewaris. Adapun bagian yang diberikan kepada penerima wasiat wajibah paling banyak adalah 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan, dan dapat diberikan bagian yang sama andaikan ia menjadi ahli waris, sepanjang tidak lebih dari batas maksimal tersebut.
Ekspansi Yuridis dalam Pembentukan Wasiat Wajibah Mazhab Indonesia: Pendekatan Ijtihad Kontemporer terhadap Keadilan Keluarga Yuniarto, Muhammad Afif; Fitria, Rizal Arif
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.176-195

Abstract

Pada awal perkembangannya, konsep wasiat wajibah dalam kajian hukum waris Islam di Indonesia ditujukan khusus bagi orang tua angkat serta anak angkat dari pewaris. Akan tetapi dalam perjalanannya, ternyata wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada pihak tersebut, melainkan telah berekspansi secara yuridis, baik melalui putusan pengadilan maupun regulasi baru, sehingga konsep wasiat wajibah di Indonesia tidak lagi tunggal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep wasiat wajibah dalam kajian hukum kewarisan Islam dan untuk mendapatkan gambaran praktik pemberian wasiat wajibah yang diterapkan selama ini di Indonesia, sehingga dapat diketahui bentuk ekspansi yuridis wasiat wajibah untuk kemudian dapat dirumuskan suatu konsep baru wasiat wajibah yang khas Indonesia, yang disebut sebagai wasiat wajibah mazhab Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui kajian dokumen berupa beberapa putusan dan regulasi terkait, serta studi kepustakaan (library research). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wasiat wajibah mazhab Indonesia ialah wasiat yang pemberiannya ditetapkan melalui putusan pengadilan bagi orang-orang yang belum mendapatkan wasiat dari pewaris semasa hidupnya dan tidak berhak menjadi ahli waris, sebagai sarana untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris. Terdapat 4 kriteria penerima wasiat wajibah, yaitu: 1) belum pernah mendapatkan wasiat dari pewaris semasa hidupnya, 2) bukan ahli waris yang berhak menerima waris, 3) mempunyai kedekatan dalam hubungan kekeluargaan dengan pewaris, dan 4) diberikan dalam rangka menjaga hubungan baik antar keluarga dan menghindari perpecahan antar keluarga pasca meninggalnya pewaris. Adapun bagian yang diberikan kepada penerima wasiat wajibah paling banyak adalah 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan, dan dapat diberikan bagian yang sama andaikan ia menjadi ahli waris, sepanjang tidak lebih dari batas maksimal tersebut.
Reformulating Marriage Registration Law in Indonesia: A Review of Article 2(2) of the 1974 Marriage Law Fitria, Rizal Arif; Al-Amruzi, M. Fahmi; Sarmadi, Akhmad Sukris
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 7 No 1 (2026): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/261e3a89

Abstract

Marriage registration constitutes a fundamental instrument within Indonesia’s family law system to ensure legal certainty, protection of civil rights, and administrative order. However, Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 on Marriage continues to give rise to normative and practical problems due to its ambiguous relationship with paragraph (1), which emphasizes the validity of marriage based on religious law. This ambiguity has produced a dualistic interpretation of marriage registration, which is often perceived merely as an administrative obligation lacking strong legal binding force. Consequently, the practice of unregistered marriages (nikah siri) persists and systematically weakens legal protection, particularly for women and children. This study employs a normative legal approach supported by empirical data in the form of statistical records of itsbat nikah applications submitted to the Religious Courts, sourced from the Directorate General of the Religious Courts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The analysis is conducted using the perspectives of legal positivism, structural functionalism, law as a tool of social engineering, and maqasid al-shari‘ah (maslahah). The findings indicate that the high number of itsbat nikah applications reflects the inability of marriage registration norms to function effectively as instruments of legal protection.