Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Inggria, Deva
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGATURAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA Al Miski, Yusran; Firmansyah, Alif; Octatiana Bella , Wayne Gladys; Inggria, Deva; MPS, Diego
KASBANA Vol 5 No 2 (2025): Juli
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of financial technology (fintech) has significantly transformed digital payment systems in Indonesia, including in the context of Islamic economics. This study aims to analyze the regulation of sharia-compliant digital payment systems in Indonesia from the perspective of Islamic economic law. A normative juridical method is used, analyzing laws, fatwas, and literature related to sharia-based digital financial transactions. The study recommends strengthening regulatory frameworks, enhancing public education, and fostering collaboration among authorities, industry players, and academics to ensure the inclusive and sharia-compliant development of digital payment systems. Keywords: Digital Payment System, Sharia, Fintech, Regulation, Indonesia
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERCRIME DALAM KASUS PERETASAN DAN PELANGGARAN DATA PRIBADI OLEH HACKER BJORKA Inggria, Deva; Bella, Wayne Gladys Octatiana; Hosnah, Asmak Ul
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.51900

Abstract

Kasus kejahatan siber yang dilakukan oleh Bjorka menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah keamanan digital Indonesia karena mengungkap lemahnya sistem perlindungan data pribadi dan infrastruktur keamanan siber nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana cybercrime yang dilakukan oleh Bjorka serta penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bjorka melakukan berbagai bentuk tindak pidana siber seperti akses ilegal, pencurian dan penyebarluasan data pribadi, serta pemerasan dan gangguan terhadap sistem elektronik yang dapat dijerat melalui pasal-pasal dalam UU ITE dan UU PDP. Penerapan kedua undang-undang tersebut secara kumulatif memberikan dasar hukum komprehensif, namun masih menghadapi kendala implementatif seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, dan belum operasionalnya Lembaga Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara UU ITE dan UU PDP disertai penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum agar mampu mewujudkan perlindungan data pribadi dan keamanan digital yang berkelanjutan di Indonesia.
POTENSI PRAKTIK MONOPOLI DALAM RENCANA MERGER GRAB-GOTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INDONESIA Inggria, Deva; Laila, Indrianti Putri; Bella, Wayne Gladys Octatiana; Aprilia, Devi Raiva; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.55248

Abstract

Perkembangan pesat ekonomi digital di Indonesia telah mendorong terjadinya konsolidasi pasar melalui merger perusahaan platform berskala besar, salah satunya rencana merger Grab-GoTo yang menimbulkan perhatian serius dalam perspektif hukum ekonomi. Merger ini berpotensi menciptakan pemusatan kekuatan pasar yang signifikan, khususnya pada sektor layanan ride-hailing dan ekosistem digital terkait, sehingga memunculkan risiko praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi praktik monopoli dalam rencana merger Grab-GoTo sebagai isu hukum ekonomi di Indonesia serta menelaah peran negara, khususnya melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dalam mengendalikan konsolidasi pasar digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya konsentrasi pasar, efek jaringan, serta hambatan masuk yang kuat dalam ekonomi digital berpotensi mendorong penyalahgunaan posisi dominan pasca-merger. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran KPPU, pembaruan kerangka hukum persaingan usaha, serta sinergi kebijakan negara untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan kepentingan umum.
Co-Authors Al Miski, Yusran Aprilia, Devi Raiva Asmak UI Hosnah Bella, Wayne Gladys Octatiana Farahdinny Siswajanthy Firmansyah, Alif Laila, Indrianti Putri MPS, Diego Octatiana Bella , Wayne Gladys