<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 99% terhadap total pelaku usaha dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Salah satu sektor UMKM yang berkembang pesat adalah industri kreatif, termasuk produk kosmetik seperti pomade. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik lokal melalui studi kasus King Pomade di Kota Medan. Meskipun memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, banyak pelaku usaha di sektor ini belum mematuhi standar hukum dan regulasi seperti nomor notifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pencantuman komposisi bahan, dan informasi kedaluwarsa. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen serta melanggar hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaku usaha serta hambatan dalam implementasi regulasi, termasuk peran dan efektivitas lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen, serta menawarkan rekomendasi edukatif dan korektif bagi UMKM dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem usaha yang aman, legal, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga mendorong peningkatan literasi hukum baik di kalangan pelaku usaha maupun konsumen sebagai langkah strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan konsumen yang menyeluruh.]]>
