Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakkan Hukum Pemalsuan data diri Perkawinan Sejenis” (Studi Kasus Kepolisian Resor Halmahera Selatan) Ar. Saman, M. Zulfikar; Abdajid, Syawal; Amriyanto, Amriyanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i8.61106

Abstract

Penegakan hukum terkait pemalsuan data diri dalam perkawinan sejenis di Indonesia menghadapi tantangan signifikan. Meskipun ada peningkatan kasus pemalsuan dokumen, pemahaman aparat penegak hukum mengenai isu LGBTQ+ masih minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terkait pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan sejenis. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan data primer dari studi lapangan. Hasil menunjukkan bahwa sekitar 15% pasangan sejenis pernah menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan legitimasi, yang menciptakan stigma sosial. Penegakan hukum terhadap pemalsuan identitas tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berisiko menimbulkan diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak individu dalam konteks perkawinan sejenis.
Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara Hajuan, Ardi; Abdajid, Syawal; Amriyanto, Amriyanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i8.61109

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara belum efektif. Dari 41 kasus korupsi yang ditangani periode 2020-2024, hanya 16 kasus yang berhasil diselesaikan, sedangkan 25 kasus masih dalam proses penanganan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi substansi hukum yang sudah jelas namun terkendala implementasi, struktur hukum yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kultur hukum yang masih memerlukan penguatan profesionalisme. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan anggaran, penambahan personil penyidik, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan koordinasi antar instansi penegak hukum.