Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Analysis of the Authority of the Supervisory Board in Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission Hajuan, Ardi; Nurul Aini; Saifullah Fadel
Journal of Legal Contemplation Vol. 1 No. 1 (2025): Journal of Legal Contemplation
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jlc.v1i1.3

Abstract

This study is to determine the Authority of the Supervisory Board in Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. Regarding the KPK Supervisory Board, with the authority to grant permission or not to grant permission for wiretapping, search and/or seizure, this shifts the concept of supervision to the concept of control in the implementation of the duties and authorities of the Corruption Eradication Commission. So that this is closely related to the independence of the Corruption Eradication Committee, which in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power. The results of the study describe the juridical authority of the Supervisory Board in Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission and the authority of the Supervisory Board in a sociological perspective. The Supervisory Board is not a law enforcer, but is only tasked with overseeing the implementation of the KPK's duties and authorities. With the existence of the KPK Supervisory Board within the KPK, it is feared that it will hamper efforts to eradicate corruption.
Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara Hajuan, Ardi; Abdajid, Syawal; Amriyanto, Amriyanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i8.61109

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara belum efektif. Dari 41 kasus korupsi yang ditangani periode 2020-2024, hanya 16 kasus yang berhasil diselesaikan, sedangkan 25 kasus masih dalam proses penanganan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi substansi hukum yang sudah jelas namun terkendala implementasi, struktur hukum yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kultur hukum yang masih memerlukan penguatan profesionalisme. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan anggaran, penambahan personil penyidik, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan koordinasi antar instansi penegak hukum.