<![CDATA[Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Toraja serta faktor-faktor determinan yang memengaruhinya. Metode kualitatif deskriptif diterapkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap 15 informan kunci (pejabat struktural, petugas, dan pemohon), dan kajian dokumen sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan IMB telah mencapai tingkat efektivitas signifikan, ditandai oleh ketepatan waktu penyelesaian permohonan, kecermatan verifikasi dokumen, dan gaya pelayanan profesional-ramah. Faktor determinan utama mencakup Kesadaran Masyarakat terhadap kepatuhan prosedural, Aturan yang Jelas dan transparan, Organisasi yang Terstruktur dengan koordinasi optimal, Pendapatan yang Memadai dari retribusi untuk pengembangan sarana, serta Kemampuan dan Keterampilan Petugas yang mumpuni. Pemanfaatan teknologi informasi berperan krusial dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi proses. Temuan ini mengonfirmasi bahwa komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung telah berdampak positif pada kepuasan masyarakat. Implikasi kebijakan merekomendasikan intensifikasi sosialisasi prosedur, pelatihan berkala petugas, dan pengembangan sistem online terintegrasi untuk menjaga konsistensi kualitas layanan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan tata kelola pelayanan perizinan di daerah berkarakteristik serupa. This study examines the effectiveness of Building Permit (IMB) services at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) in Tana Toraja Regency and its determinant factors. A descriptive qualitative method was employed, utilizing participatory observation, in-depth interviews with 15 key informants (structural officials, officers, and applicants), and secondary document analysis. Results indicate that IMB services have achieved significant effectiveness, characterized by timely processing, accuracy in document verification, and professional-friendly service delivery. Key determinants include Public Awareness of procedural compliance, Clear and Transparent Regulations, a Well-Structured Organization with optimal coordination, Adequate Revenue from retribution for infrastructure development, and sufficient Employee Competence and Skills. The utilization of information technology played a crucial role in enhancing transparency and process efficiency. These findings confirm that the local government’s commitment to strengthening human resource capacity and supporting infrastructure has positively impacted community satisfaction. Policy implications recommend intensifying procedural socialization, regular staff training, and integrated online system development to maintain service quality consistency. The study provides practical contributions for improving permit service governance in regions with similar characteristics, emphasizing the synergy between institutional readiness and community engagement in public service optimizationretribution management.]]>
