Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Layanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Online Percepat Target Pendapatan Asli Daerah Di Jawa Timur (Studi Kasus di Kota Batu) Rhendra Patria Negara; Sapto Pramono; Sri Roekminiati
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i84
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara daring di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu dan Kabupaten Malang, merupakan langkah strategis dalam modernisasi administrasi publik dan peningkatan kepatuhan pajak melalui transformasi digital. Penelitian ini menganalisis faktor pendukung dan tantangan dalam adopsi serta keberlanjutan sistem pembayaran PKB digital. Hasil studi menunjukkan bahwa kemajuan teknologi, infrastruktur digital, dan peningkatan literasi digital terutama di kalangan generasi muda—mendorong adopsi metode pembayaran elektronik seperti QRIS, dompet digital, dan mobile banking. Dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah daerah, termasuk alokasi anggaran, memperkuat komitmen terhadap tata kelola digital dan efisiensi birokrasi. Kolaborasi antara Samsat, dinas pendapatan daerah, lembaga keuangan, dan perusahaan fintech menciptakan ekosistem terintegrasi yang mendukung efisiensi layanan dan pengelolaan data. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi digital di kalangan lansia dan masyarakat pedesaan, kualitas data, kapasitas SDM, biaya pengembangan, serta risiko keamanan siber menjadi hambatan signifikan. Kebutuhan akan integrasi data real-time, perlindungan privasi, dan stabilitas jaringan memperumit pelaksanaan sistem ini. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan sistem pembayaran PKB digital bergantung pada sinergi antara inovasi teknologi, dukungan regulasi, penguatan SDM, dan partisipasi masyarakat. Inovasi berkelanjutan, mitigasi risiko, serta penguatan infrastruktur menjadi kunci daya tahan dan keberlanjutan layanan. Sistem ini berpotensi besar meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan pendapatan daerah, serta mendukung visi Indonesia dalam tata kelola digital.