Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGUATAN KAPASITAS ASN DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA PONTIANAK Sulaiman, Sulaiman; Yunika Depri Listiana; Andjani Trimawarni
PAKDEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/pakdemas.v4i1.275

Abstract

Pengabdian masyarakat ini menitikberatkan pada peningkatan kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengimplementasikan asas-asas Pemerintahan yang Baik di Pontianak melalui program pembinaan dan pendampingan. Inisiatif ini didasari oleh urgensi peningkatan mutu manajemen pemerintahan lokal, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer seperti era digital, perubahan lingkungan, dan fluktuasi sosio-ekonomi. Metodologi yang diterapkan menggabungkan beragam konsep terkini, mencakup Pembelajaran Kolaboratif, Pemikiran Desain, Kepemimpinan Adaptif, Pembelajaran Campuran, Pembelajaran Aksi, Pengembangan Kepemimpinan Etis, Pembelajaran Mikro, Praktik Berbasis Bukti, dan Komunitas Praktisi. Rangkaian kegiatan meliputi sesi pelatihan intensif, lokakarya, bimbingan lapangan, dan forum diskusi yang didesain untuk memperdalam wawasan dan meningkatkan kompetensi PNS dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, keterlibatan publik, dan optimalisasi. Hasil program menunjukkan kemajuan berarti dalam pemahaman dan penerapan konsep Pemerintahan yang Baik oleh PNS Pontianak. Terdapat indikasi perubahan positif dalam kualitas layanan publik, efektivitas pengelolaan keuangan, dan keterbukaan terhadap partisipasi warga. Para PNS memperlihatkan peningkatan kesadaran akan fungsi mereka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Meski demikian, beberapa kendala seperti keengganan terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya masih perlu ditangani melalui pendampingan berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang sesuai. Pengaruh program ini tidak hanya terbatas pada peningkatan kapabilitas individu PNS, tetapi juga berkontribusi pada perubahan etos kerja di lingkungan pemerintahan Pontianak.
CHALLENGES OF REGIONAL GOVERNMENT IN IMPLEMENTING REGIONAL AUTONOMY IN INDONESIA Verdico Arief; Andjani Trimawarni; Muhammad Rachimoellah
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 6 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i6.4489

Abstract

Since the 1998 reforms, 12 new provinces have been established in Indonesia. Currently, in 2025 Indonesia has 38 provinces. The establishment of these new autonomous regions aims to accelerate development, ensure equitable distribution, and improve public welfare. However, many new autonomous regions have failed to achieve these goals, and their presence has become a burden on the central government because they are deemed incapable of developing independently. This study attempts to examine the factors that hinder the independent development of new autonomous regions. This study used a systematic literature review technique. The results revealed that the majority of problems experienced were due to limited resources. This issue was still found even though these new autonomous regions had previously conducted academic studies to assess their feasibility. Consequently, the central government of the Republic of Indonesia had to provide subsidies to support the operational activities of these autonomous regions.