Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law
Rumondang Siagian, Putri
Unknown Affiliation
Religion Arts Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
POLITIK HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI TINDAKAN (DOUBLE TRACK SYTEM) DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Kajian Sosiologi Hukum) Rumondang Siagian, Putri
Grondwet Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v4i2.51

Abstract

Pencemaran lingkungan hidup dewasa ini sudah sangat memprihatinkan, untuk itu diperlukan instrumen hukum yang mengatur tentang sanksi terhadap pencemaran lingkungan hidup, baik sanksi penindakan maupun sanksi pidana penjara. Penerapan sistem jalur ganda dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup dengan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Melalui kajian sosiologi hukum diharapkan sistem jalur ganda dapat diterapkan secara efektif terhadap para pelaku pencemaran lingkungan hidup. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris atau yuridis sosiologis (socio legal research). Hasil penelitian menujukkan bahwa penerapan double track system berupa sanksi pidan dan sanski tindakan perlu dilakukan guna menghindari semakin parahnya kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan. upaya tindakan dilakukan guna mengembalikan lingkungan yang telah tercemar dan sanksi pidana dijalankan guna memberikan efek jera bagi setiap pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI Salsabila, Dinda Anisa; Ekaputra, Mohammad; Rumondang Siagian, Putri
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2026)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v5i3.4492

Abstract

Rape victims are those who experience serious violations of human rights, both physically and psychologically. Pregnancy resulting from rape often causes ongoing suffering for the victim, so that in certain conditions the victim chooses to have an abortion. To find out and analyze the legal regulations related to the legalization of abortion for rape victims in Indonesia. To find out and analyze the form of criminal legal protection for rape victims who have abortions. To find out and analyze the criminal liability of the perpetrator of abortion by rape victims in criminal law. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, through a study of laws, regulations related to reproductive health, and human rights principles. The results of the study show that Indonesian law basically prohibits the practice of abortion, but provides limited exceptions for rape victims under certain conditions. However, the legal protection provided is not fully optimal due to normative obstacles, law enforcement officers, and social stigma against victims. Therefore, it is necessary to emphasize regulations and a victim-oriented legal approach to ensure certainty, justice, and legal protection for rape victims. The emergence of the abortion problem in Indonesia needs attention from various parties who provide alternative solutions. Moral and religious conflicts are the biggest issues that continue to complicate policy agreements to address abortion.
Co-Authors Ekaputra, Mohammad Salsabila, Dinda Anisa