Ridwan Anthony Taufan
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Land Law Reform in Ensuring Legality and Certainty of Ownership Rights for Houses and Buildings Ridwan Anthony Taufan; Azis Budianto
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): September : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v3i3.2726

Abstract

Ownership rights to houses and buildings are the highest form of ownership recognized in the land law system in Indonesia. The legality of this ownership right is vital to ensure legal certainty for the owner and prevent potential disputes that may arise due to unclear ownership status. The study analyzes the legal aspects of ownership rights to houses and buildings, including the legal basis, acquisition procedures, and legal protection mechanisms available to the owner. In addition, this study also examines various problems that often arise in the ownership of property rights, such as overlapping certificates, ownership conflicts, and legal implications in the process of transferring rights. The analysis uses a normative legal method with a conceptual and statutory approach. The Basic Agrarian Law (UUPA), Government Regulations, and Regulations of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (ATR/BPN) are among the regulations that control ownership rights to land and buildings. The statutory approach is carried out by examining these regulations. Meanwhile, the conceptual approach is applied to examine the concept of ownership in land law and the underlying legal principles. The data used in this study are sourced from literature studies, including legal literature, academic journals, and official documents related to land regulations in Indonesia. The results of this study are expected to contribute to a more comprehensive understanding of the legality of ownership rights to houses and buildings, as well as being a reference for landowners, legal practitioners, and the government in managing the legal aspects of land and building ownership. With firmer legal certainty, it is hoped that a more transparent and equitable land system can be created for all interested parties.
Urgensi Pengakuan Notaris Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Terhadap Praktik Perbankan Syariah di Indonesia Ridwan Anthony Taufan; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1567

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pengakuan formal terhadap notaris syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum di bidang ekonomi syariah, khususnya dalam praktik perbankan syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan kompleksitas produk-produknya memerlukan peran notaris yang memahami prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan akad. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya belum mengatur secara eksplisit mengenai notaris syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta observasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk Bank Syariah Indonesia, DSN-MUI, notaris, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menyebabkan ketidaksiapan sistem dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, dan profesionalisme notaris. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mengakui notaris syariah secara formal melalui revisi undang-undang atau peraturan turunan lainnya, termasuk penguatan melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis syariah guna mendukung integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik ekonomi nasional.