Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legal Review of The Criminal Act of Defamation Through Writing Frengki Yulianto; Bastianto Nugroho; Sri Anggraini K. Dewi
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 21 No. 2 (2025): September
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v21i2.300

Abstract

The aim of the research is to determine the application of the law to criminal acts of defamation through writing. The research method is normative research, with a conceptual approach, namely legal research that looks for principles, doctrines and sources of law in a juridical philosophical sense. The basic results of the judge's legal considerations in deciding criminal defamation cases. There are proven facts in the elements of Article 311 paragraph (1) of the Criminal Code, in this case the crime of defamation. There is evidence based on valid evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code which is proven at trial. Factors that mitigate and aggravate the defendant.
Pengembalian Barang Hasil Tindak Pidana Penggelapan Menurut Aturan Hukum Pidana Adlina, Adlina Ratri Maulidya; Bastianto Nugroho; Sri Anggraini K. Dewi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11861

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan yuridis dan konsekuensi hukum dari pengembalian barang atau uang hasil tindak pidana penggelapan di Indonesia. Latar belakangnya adalah adanya perbedaan dalam praktik penegakan hukum terkait pengembalian kerugian, meskipun secara hukum pidana formal perbuatan penggelapan telah selesai saat unsur-unsur pidana terpenuhi. Secara spesifik, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: hubungan pengembalian kerugian dengan penggelapan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan konsekuensi hukum dari pengembalian barang yang digelapkan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan hukum pidana positif dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jurnal hukum, dan kamus. Berdasarkan analisis, secara yuridis pengembalian barang hasil penggelapan tidak mengubah status pidana perbuatan tersebut. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pengembalian ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman bagi terdakwa, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan. Faktor-faktor seperti itikad baik terdakwa, nominal kerugian, kondisi psikis korban, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sangat memengaruhi keputusan jaksa dan hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembalian barang menjadi faktor pertimbangan penting, meskipun tidak menghapus tindak pidana itu sendiri, dan merekomendasikan adanya perbaikan KUHP untuk merinci batas nominal kerugian guna menghindari ketidakseragaman dalam penegakan hukum.
Legal Review of The Criminal Act of Child Molestery Falihah Qomala; Bastianto Nugroho; Sri Anggraini K. Dewi
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 22 No. 2 (2026): September in progress
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v22i2.369

Abstract

The aim of this research is to determine the application of material criminal law to cases of ongoing child abuse in decision Number 1271/Pid.Sus/2020/PT Sby. This research method is normative research, with a conceptual approach, namely legal research that looks for principles, doctrines and sources of law in a juridical philosophical sense. Results: Efforts to protect against identity reporting through mass media and to avoid labeling, providing safety guarantees for victim witnesses and expert witnesses, both physical, mental and social and providing accessibility to obtain information regarding case developments as well as support from the government or related institutions as well as from community members and those closest to them, case assistance from case examination to trial from the Women and Child Protection (PPA) unit and the social department.