Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN HUKUM POSITIF INDONESIA PADA PENGGUNAAN ELECTRIC VEHICLE BERBASIS TEKNOLOGI HIJAU (GREEN TECHNOLOGY) Aripin, Jacqueline; Regina Cecilia Yogawan Putra, Valerie; Faustine, Stefanie
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 9 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i9.3420

Abstract

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ke-17 sebagai negara yang memiliki tingkat polusi udara tertinggi. Dalam dunia internasional, Indonesia terutama Kota Jakarta konstan berada pada tingkat pertama lingkup Asia Tenggara sebagai negara penghasil polusi udara tertinggi. Tingginya polusi udara tersebut sejatinya membawa dampak buruk terhadap lingkungan hidup Indonesia. Bahkan, berpotensi besar dalam melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi dalam penyelenggaraan pengangkutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan hijau (greentech) salah satunya dalam kendaraan listrik (electric vehicle). Sayangnya, penggunaan kendaraan listrik di Indonesia masih sangat minim dan secara hukum masih tersebar dalam berbagai peraturan yang ada. Hal ini bertolak belakang dengan negara-negara maju lainnya yakni, Singapura yang telah mampu menjadikan electric vehicle sebagai salah satu sarana transportasi yang banyak digunakan dalam rangka mengurangi emisi kendaraan bermotor. Pengangkutan tersebut didasarkan pada konsep teknologi hijau sebagai upaya untuk mengurangi sumber pencemaran udara. Untuk itu, penelitian ini berfokus mengkaji lebih dalam terkait legalitas hukum electric vehicle di Indonesia apakah telah berdasarkan dengan konsep teknologi hijau dalam rangka mengurangi emisi kendaraan bermotor. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian normatif serta pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan sumber data dan jenis bahan hukum primer serta sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah berbasis green technology hanya saja pelaksanaanya belum dilaksanakan secara maksimal.
Pemindahan Depo Pertamina Plumpang: Antara Politik atau Hukum? Kurniawan, Felix Alexander; Aripin, Jacqueline; Aristo, Erly
JURNAL MINUTA Vol. 6 No. 02 (2024): September 2024
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/minuta.v6i02.7117

Abstract

Legal issues in Indonesia are often dominated by political considerations, frequently sidelining fundamental legal principles. Decisions made by law enforcement authorities in Indonesia are often politically motivated, resulting in populist policies. One such case involves the relocation of the Depo Pertamina Plumpang in North Jakarta, impacting the residents of Tanah Merah. Although various legal instruments have been provided to the residents of Tanah Merah, they fundamentally lack legitimate ownership of the land. This study examines the legal and political aspects of the Depo Pertamina Plumpang relocation. The research employs a normative legal method, incorporating statutory and conceptual approaches, with primary legal sources and materials. The findings reveal that the legal politics underlying the relocation of the Depo Pertamina Plumpang serve to grant legitimacy for the residents of Tanah Merah to establish residential buildings. However, this has led to populist policies that conflict with the legality of land and property ownership. Specifically, the Temporary Area Building Permits (IMB Kawasan Sementara) issued by the government are legally invalid and cannot constitute a basis for land ownership. As land ownership is authenticated through land title certificates, the actions taken result in the residents of Tanah Merah occupying hazardous areas within the buffer zone, further exacerbating the risks associated with these settlements. 4o Keywords: Politik Hukum, penegakan hukum, Depo Pertamina Plumpang.
Upaya Hukum Terhadap Rumah Susun yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis dalam Sertfikat Laik Fungsi Aripin, Jacqueline
JURNAL MINUTA Vol. 7 No. 01 (2025): March 2025
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/minuta.v7i01.7465

Abstract

The scarcity of land has prompted a shift towards vertical housing solutions, with apartments gaining prominence as a viable alternative to traditional single-family dwellings. However, In creating a suitable apartment development, the apartment developer should pay attention to the requirements for the apartment, one of which is contained in the form of Sertifikat Laik Fungsi (SLF) based on Law No. 20 of 2011. SLF essentially functions in providing legality for the operation of an apartment and providing a sense of security. However, in fact there are still flats that have SLF, but they do not comply with the actual condition of the building's reliability, causing losses to the flat's occupants. One of them occurred at the PH Flats. For this reason, the author is interested in studying legal violations regarding SLF ownership by the PH Flats along with the legal measures that can be taken by the residents of the flats due to the losses they suffer. This research is based on normative research methods as well as statutory and conceptual approaches with data sources and types of primary legal materials. The results of this research indicate that legal violations regarding SLF ownership are caused by mal administrative actions by Dinas Cipta Karya dan Tata ruang in issuing SLF along with violations of building reliability requirements carried out by apartment developers. There are legal remedies that can be taken by apartment residents, both in litigation and non-litigation efforts.