<![CDATA[Penelitian ini membahas penerapan asas pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu strategi hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Asas ini menempatkan terdakwa pada kewajiban untuk membuktikan asal-usul kekayaannya, yang sering kali dinilai sebagai penyimpangan dari prinsip presumption of innocence. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi yang bersifat extraordinary crime, mekanisme pembuktian terbalik justru dipandang sebagai langkah penting untuk mempercepat proses peradilan dan menutup celah bagi pelaku untuk menyembunyikan harta hasil kejahatan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar, penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik cukup efektif, meskipun masih terdapat tantangan dalam konsistensi hakim dan pemahaman aparat penegak hukum. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta pembaruan sistem pembuktian yang sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, asas pembuktian terbalik diharapkan mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara berkeadilan. This research explores the application of the reversal of the burden of proof principle in handling corruption cases at the Makassar District Court as a legal strategy to combat corruption. This principle places the defendant under an obligation to prove the legitimacy of their assets, which is often criticised as deviating from the presumption of innocence. However, in the context of corruption as an extraordinary crime, the reversal of the burden of proof is considered an essential mechanism to accelerate judicial proceedings and prevent perpetrators from concealing illicit assets. Using a normative juridical approach combined with a case study of corruption trials decided at the Makassar District Court, the study reveals that the implementation of this principle has shown relative effectiveness, despite challenges related to judicial consistency and law enforcers’ comprehension. The findings highlight the need to strengthen legal regulations, enhance the competence of law enforcement officers, and reform evidentiary systems in line with justice and human rights principles. Consequently, the reversal of the burden of proof can serve as a fair and effective instrument in reinforcing anti-corruption efforts.]]>
