Articles
<![CDATA[THE STATE’S ECONOMIC PROTECTION BY THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM CORRUPTION: A CASE STUDY ]]>
<![CDATA[Ahmad, Kamri]]>;
<![CDATA[Thalib, Hambali]]>;
<![CDATA[Muchtra, Mursyid]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 16 No 1 (2020): Vol 16 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (536.942 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v16i1.3158
<![CDATA[This study aims to identify efforts to protect the state's economic security through the criminal justice system in the case of nickel mining in Malapulu Block, Kabaena Island, Southeast Sulawesi, Indonesia. The Supreme Court has decided the case with decision number 2633 K/Pid/Sus/2018. This research was conducted with a qualitative approach through analysis of the description of the prosecutor's indictment and the judge's decision. The results obtained in the study show that the KPK Prosecutor made a mistake by withdrawing the appeal that had been made. This condition results in the lack of consideration made by judges in decision making. Secondly, legal experts do not provide a difference in the meaning of economic and financial losses for the state in judex factie and judex jurist. Third, the indictment by the public prosecutor has not described the form of crime committed as an extraordinary crime. Fourth, there is negligence in the corporate sentence.]]>
<![CDATA[Efektifitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Sahardian, Ikbal]]>;
<![CDATA[Thalib, Hambali]]>;
<![CDATA[Badaru, Baharuddin]]>
<![CDATA[ Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang120
<![CDATA[Penelitin ini di latar belakangan oleh fenomena bahwa efektif tidaknya penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi dikabupaten jayapura papua kebanyakan korupsi terjadi pada lingkup pemerintah maupun swasta tetapi kebanyakan juga korupsi yang terjadi di bidang pertanian terutama dampak negative pada sector perekonomian serta kehidupan pada petani sehingga menghambat kemajuan dan pertumbuhan disektor pertanian. Penelitian ini dilaksakan di kabupaten jayapura papua pada kantor polres jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura dan Pengadilan Negeri jayapura dengan alas an bahwa instansi yang terjadi di kabupaten jayapura selama tiga tahun terakhir. Hasil penelitian ini menukkan bahwa dalam waktu tiga tahun terakhir ini. Tingkat efektifitas penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi mengalami peningkatan. Hal ini di sebabkan karena kekurangna kepekaan apparat penegak hokum dalam hal mencegah serta mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi disamping itu pula kesadaran hukum dan oknum pemerintah sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi yang seharusnya ia mengetahui hukum sebagai unsur pemerintah tetapi malah ia sendiri yang melakukan perbuatan korupsi. Padahal yang melakukan korupsi diancam dengan sanksi penjatuhan yang berat. This study was in the background by the phenomenon that the effective absence of the rationing of corruption criminal sanctions in the district Jayapura Papua most corruption occurs in the scope of the government and private but most of the corruption in the field of agriculture, especially negative impact on the economic sector and life on the farmers, thereby inhibiting progress and growth of agricultural disetor. This research was established in Jayapura Papua District at the Jayapura Police Office, Jayapura state Attorney and the District Court of Jayapura with the base that the agency occurred in Jayapura district for the last three years. The results of this study have been inserted in the last three years. The level of effectiveness of criminal offence sanctions has increased. This has been caused by the Kekurangna sensitivity apparat the law enforcement in preventing and reducing the corruption of criminal acts besides the legal awareness and the Government itself who committed criminal acts of corruption that he should know the law as an element of the government but instead he himself doing corruption. In fact, corruption is threatened with heavy allotment sanctions.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan Perbankan ]]>
<![CDATA[Rachman, Abdul]]>;
<![CDATA[Thalib, Hambali]]>;
<![CDATA[Badaru, Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan di Polrestabes Makassar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan di Polrestanes Makassar yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP -TPPU) terlaksana secara efektif. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan di pengaruh oleh beberapa faktor, antara lain: faktor substansi hukum, struktur hukum, pengetahuan hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum cukup berpengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perbankan di Polrestanes Makassar. The research objective is to analyze the law enforcement against money laundering crimes originating from the proceeds of banking crimes at the Makassar Police, and the influencing factors. This research method is empirical juridical research. The results of the research show that law enforcement of money laundering crimes originating from the proceeds of banking crimes at Makassar Police are regulated in Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (UU PP -TPPU) was implemented effectively. Law enforcement of the criminal act of money laundering originating from the proceeds of banking crime is influenced by several factors, including legal substance, legal structure, legal knowledge, legal culture and legal awareness which are quite influential on the criminal act of money laundering originating from the proceeds of banking crime, at the Makassar Police Station.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Sulaiman, Hasri Ainun]]>;
<![CDATA[Thalib, Hambali]]>;
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penegakan hukum Kepolisian Resor Gowa terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dengan demikian, melalui upaya untuk menerapkan nilai-nilai dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta dengan menggunakan pendekatan hukum progresif yang mengutamakan kesejahteraan anak sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum dan proses peradilan pidana anak, kita dapat menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa faktor internal dan eksternal memengaruhi upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak oleh pihak yang berwenang. Faktor internal seperti terhambatnya proses pemeriksaan akibat kesulitan menghadirkan saksi di persidangan, juga menimbulkan tantangan tambahan dalam penegakan hukum. Faktor eksternal, meliputi budaya dan adat masyarakat yang menghargai prinsip malu atau "siri" serta adat Bugis-Makassar yang memengaruhi laporan dan penanganan kasus. The research objective is to analyze the implementation of Gowa Police law enforcement regarding criminal acts of sexual abuse against children. This research uses empirical legal research methods. The results of this research show that: (1) Thus, through efforts to implement the values and provisions of applicable legislation, as mandated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, and by using a progressive legal approach that prioritizes child welfare as the main principle in law enforcement and the child criminal justice process, we can guarantee adequate legal protection for children as victims of criminal acts of sexual abuse against children. (2) Factors that influence the enforcement of criminal law against criminal acts of sexual abuse against children. Based on the explanation above, it can be concluded that internal and external factors influence efforts to enforce the law for criminal acts of sexual abuse against children by the authorities. Internal factors, such as delays in the examination process due to difficulties presenting witnesses at trial, also create additional challenges in law enforcement. External factors, including community culture and customs that respect the principle of shame or "siri" as well as Bugis-Makassar customs that influence reporting and handling cases.]]>
<![CDATA[Keabsahan Surat Penetapan Tersangka Dan Surat Penghentian Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Nurman, Nurman]]>;
<![CDATA[Thalib, Hambali]]>;
<![CDATA[Razak, Askari]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Bagaimanakah keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia apakah sudah berjalan secara optimal. 2). Faktor apakah yang menyebabkan keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Resor Selayar yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap keabsahan surat penetapan tersangka dan surat penghentian penyidikan. The research objective is to analyze the validity of the suspect's determination letter and the letter of termination of investigation from a human rights perspective. 2). To find out and analyze the factors that cause the validity of the suspect's determination letter and the letter of termination of investigation from a human rights perspective. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). How is the validity of the letter to determine the suspect and the letter to stop the investigation from a human rights perspective? Is it running optimally? 2). What factors cause the validity of the suspect determination letter and the letter to stop the investigation from a human rights perspective in the jurisdiction of the Selayar Resort Police, namely; substance, structure and legal culture. These three factors have the greatest influence on the validity of the suspect determination letter and the investigation termination letter.]]>
<![CDATA[Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan ]]>
<![CDATA[Syam, Nurul Sofia]]>;
<![CDATA[Thalib, Hambali]]>;
<![CDATA[Abbas, Ilham]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Resor Gowa. Tipe penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan menggunakan hukum fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang di dapat maupun dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan demikian melalui upaya untuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dari awal sampai akhir, dan juga faktor-faktor yaitu adanya faktor budaya masyarakat sudah efektif. The research objective is to analyze the implementation of legal protection for children as victims of criminal acts of rape to analyze and explain the factors that hinder the implementation of the law towards children as victims of criminal acts of rape at the Gowa Police Department. This type of research uses empirical methods, namely a legal research method that focuses on using legal empirical facts taken from human behaviour, both verbal behaviour that is obtained and from real behaviour carried out through direct observation. The results of this research show that through efforts for legal protection of children as victims of rape from start to finish, and also factors, namely the existence of community cultural factors that have been effective]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Anwar, Aminah]]>;
<![CDATA[Thalib, Hambali]]>;
<![CDATA[Makkuasa, Anzar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum dan mekanisme proses penyelesaian kasus kepemilikan hak atas tanah dalam hukum pidana. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan pihak terkait Hasil penelitian bahwa pada prinsipnya perlindungan hukum dalam hal kepemilikan hak atas tanah adalah diwujudkan melalui diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 mengenai Hak milik yang dipunyai seseorang atas tanah, dan juga terdapat di pasal 167 ayat (1) KUHP berupa ancaman yang dapat dikenakan kepada seseorang yang melawan hukum menduduki tanah milik seseorang. Faktor yang menjadi kendala kurangnya Sumber Daya Manusia yakni penyidik kepolisian dalam hal melakukan proses penyelesaian kepemilikan hak atas tanah, serta tidak sepahamnya apparat negara yakni, polisi dan jaksa dalam menangani suatu masalah tindak pidana termasuk penyerobotan tanah. The research objective is to analyze the forms of legal protection and mechanisms for the process of resolving land ownership cases in criminal law. This research uses the type of empirical legal research. This research was conducted at the General Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police. To collect data using interviews with related parties. The results of the research are that in principle legal protection in terms of ownership of land rights is realized through the enactment of the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 concerning property rights that a person has over land, and is also contained in the article 167 paragraph (1) of the Criminal Code in the form of threats that can be imposed on someone who unlawfully occupies someone's land. Factors that hinder the lack of human resources are police investigators in carrying out the process of resolving ownership of land rights, as well as disagreement between state officials, namely the police and prosecutors, in handling criminal matters including land grabbing.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 ]]>
<![CDATA[Mais, Andi Farhan Maulana]]>;
<![CDATA[Thalib, Hambali]]>;
<![CDATA[Abbas, Ilham]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sudah sesuai dengan system Permasyarakatan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat jelas perbedaannya antara Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dala, Undang-Undang No 22 Tahun 2022. Yang menjadi titik berat perbedaannya ialah sudah tidak ada pembeda kategori narapidana saat ini semenjak Undang-Undang terbaru diberlakukan. Yang mulanya terdapat pembeda antara narapidana tipikor dengan narapidana tindak pidana umum, pembeda yang paling umum diantaranya ialah syarat narapidana tipikor harus membayar uang pengganti serta menjalani 2/3 masa tahanan. Namun saat ini sudah tidak ada lagi pembeda dimana kategori disamaratakan pada proses pemberian remisi. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana umtuk mendapatkan remisi diantaranya berkelakukan baik serta perkara yang dijalani tidak berpotensi membahayakan. The research objective is to analyze the granting of remissions to convicts of criminal acts of corruption based on Government Regulation Number 99 of 2012 by the Indonesian correctional system. The research method used is an empirical legal research method. The results of the research show that there is a very clear difference between government Regulation Number 99 of 2012 and Law No. 22 of 2022. The main point of the difference is that there is no longer a distinction between prisoner categories now since the latest Law was enacted. Initially, there was a difference between Corruption Prisoners and general crime convicts, the most common difference being the requirement that Corruption Prisoners have to pay compensation and serve 2/3 of the prison term. However, currently, there is no longer a distinction where categories are generalized in the process of granting remissions. The conditions that must be met by prisoners to get remission include good behavior and the case being carried out does not have the potential to be dangerous.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Pengadilan Negeri Makassar ]]>
<![CDATA[Syauki, Achmad]]>;
<![CDATA[Thalib, Hambali]]>;
<![CDATA[Ahmad, Kamri]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi: studi di pengadilan negeri makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar. Hasil penelitian Penerapan asas pembuktian terbalik dalam kasus Tindak Pidana Korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 128. Pasal 37 dan 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups terlaksana kurang efektif karena peran penuntut umum masih menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian Substansi darı sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif. The research objective is to analyze the effectiveness of reverse evidence in corruption crimes: a study at the Makassar District Court. The method used in this research is empirical research conducted at the Makassar District Court and Makassar Police. Research results The application of the principle of reverse evidence in Corruption Crime cases is regulated by the provisions of Article 12, Article 12A, and Article 128. Articles 37 and 37A of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes were implemented less effectively because the role of the public prosecutor is still very important in the evidentiary process. The substance of the legal system in Indonesia does not strictly regulate reverse evidence so the application of reverse evidence cannot be implemented effectively.]]>
<![CDATA[Peran TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan Penggunakan Bom Ikan Dan Bahan Kimia ]]>
<![CDATA[Thamsi, Muhammad Ichlas]]>;
<![CDATA[Thalib, Hambali]]>;
<![CDATA[Arief, Anggreany]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis peran yang dimiliki oleh penyidik Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan penggunaan bom ikan dan bahan kimia, di perairan Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian: 14 penyidik Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI, 10 nelayan dan sampel penelitian pembanding 4 orang Penyidik Pangkalan PSDKP Makassar serta 2 orang Penyidik dari Polairud Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran TNI AL dalam penegakan hukum terkait kejahatan perikanan adalah kewenangan Atribusi berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2024 tentang TNI dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum pengguna bom ikan dan bahan kimia masih kurang efektif. The research objective is to analyze the role of investigators at the TNI AL VI Main Base (Lantamal VI) in law enforcement against fisheries crimes using fish bombs and chemicals in Makassar waters. This research uses empirical legal research methods, interviews and documentation to collect data. Samples in the research: 14 investigators from the VI Navy Main Base, 10 fishermen and a comparison research sample of 4 Makassar PSDKP Base Investigators and 2 Investigators from the South Sulawesi Police Polairud. The research results show that the role of the Indonesian Navy in enforcing laws related to fisheries crimes is attribution authority based on Law no. 34 of 2024 concerning TNI and Law no. 45 of 2009 concerning Amendments to Law no. 31 of 2004 concerning Fisheries, however, in implementing law enforcement the use of fish bombs and chemicals is still less effective.]]>
