Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TANJUNGPURA LAW JOURNAL Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS TOFEDU: The Future of Education Journal
Izzati, Hafizah Nurul
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS KEWAJARAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Izzati, Hafizah Nurul; Gayatri, Novalin Amanda; Wulandari, Wulandari
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.88715

Abstract

Abstract This research aims to analyze the role and utilization of the principle of reasonableness in the settlement of state administrative disputes, as well as identify inhibiting factors and implementative solutions. Using a normative juridical method with a case study approach, data is obtained through literature study of legal literature and relevant laws and regulations. Data analysis techniques refer to the Miles and Huberman model: reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that the principle of reasonableness functions as a balancing instrument between formal legality and substantive justice in state administrative decisions. The urgency of this discussion lies in the lack of consistency in the application of the principle of reasonableness at the judicial level, which has the potential to perpetuate the abuse of administrative authority. The novelty of this paper lies in the systematic mapping of internal and external inhibiting factors in the application of the principle, as well as the preparation of recommendations based on jurisprudential decisions. The findings show that consistent application of the principle of reasonableness not only prevents malpractice of power, but also strengthens the moral legitimacy of the state administrative law system and increases public trust in the judicial process. bstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pemanfaatan asas kewajaran dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi implementatifnya. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui studi pustaka dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman: reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kewajaran berfungsi sebagai instrumen pengimbang antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam putusan tata usaha negara. Urgensi pembahasan ini terletak pada lemahnya konsistensi penerapan asas kewajaran di tingkat pengadiilan, yang berpotensi melanggengkan penyalahgunaan kewenangan administratif. Kebaruan tulisan ini terletak pada pemetaan sistematis faktor penghambat internal dan eksternal dalam penerapan asas tersebut, serta penyusunan rekomendasi berbasis putusan yurisprudensi. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan asas kewajaran yang konsisten tidak hanya mencegah malpraktik kekuasaan, tetapi juga memperkuat legitimasi moral sistem hukum administrasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan.
Revitalisasi Fungsi Hukum Koperasi melalui Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Keuangan di Desa Pasar Pedati, Kabupaten Bengkulu Tengah: Indonesia Septaria, Ema; Mardhatillah; Izzati, Hafizah Nurul
DHARMA RAFLESIA Vol 23 No 2 (2025): DESEMBER (ACCREDITED SINTA 5)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/dr.v23i2.45778

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen risiko keuangan dan sistem pengendalian internal pada Koperasi Merah Putih di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Permasalahan utama yang dihadapi koperasi berupa lemahnya sistem administrasi serta tingginya tingkat kredit macet. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan interaktif, pendampingan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) keuangan, serta sosialisasi prinsip hukum koperasi dan tata kelola keuangan yang akuntabel. Dalam tahapan evaluasi proses, tim pengabdi tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga  mengamati respons dan partisipasi pengurus serta anggota koperasi. Peserta terlihat aktif berdiskusi, antusias, dan mampu memahami materi dengan baik. Pada tahapan evaluasi hasil, kegiatan ini terbukti meningkatkan pemahaman peserta terhadap pentingnya pencatatan keuangan yang tertib, prinsip kehati-hatian, serta urgensi pengendalian internal dalam mencegah kesalahan pengelolaan dana. Meskipun tanpa praktik langsung, peserta merasakan adanya wawasan baru dan mengajukan kebutuhan pelatihan lanjutan untuk implementasi SOP keuangan, pencatatan transaksi, dan mekanisme double check. Pada tahapan evaluasi dampak menunjukkan meningkatnya kesadaran kolektif pengurus akan perlunya pembenahan tata kelola koperasi. Pengurus juga menunjukkan komitmen melaksanakan kembali Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta merevitalisasi fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang sehat dan transparan. Program ini tidak hanya memperkuat kelembagaan, tetapi juga membangun budaya akuntabilitas dan kesadaran hukum dalam pengelolaan koperasi. Dengan demikian, kegiatan ini berpotensi menjadi model pemberdayaan hukum koperasi yang dapat direplikasi di wilayah lain sebagai strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis prinsip keadilan sosial.
Inconsistencies Between the Digital RDTR and Building Permits (PBG): Legal Analysis of Implementation Conflicts in the OSS-RBA System After the Enactment of UU Cipta Kerja Izzati, Hafizah Nurul; Gibran, Raihan Maulana; Fawazy, Ashar; Hafizah, Desi
The Future of Education Journal Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i2.1761

Abstract

The implementation of the OSS-RBA system following the enactment of UU Cipta Kerja was intended to simplify and accelerate business licensing in Indonesia. However, the issuance of Building Approval Permits (PBG) through OSS-RBA often conflicts with the Digital Detailed Spatial Plan (RDTR), which should function as the main instrument of spatial control. This study aims to analyze the legal relationship between digital RDTR and PBG issuance, identify the causes of inconsistency, and formulate an integration model to ensure legal certainty. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Legal materials consist of legislation, books, journals, and related references, analyzed descriptively. The results show that RDTR remains the primary legal basis for determining spatial conformity, while PBG must comply with spatial planning rules and technical building standards. Inconsistencies occur due to limited digital RDTR availability, regulatory disharmony, overlapping authority between central and regional governments, and weak coordination. These conditions may cause PBG to be administratively valid but problematic in spatial terms. Therefore, stronger integration between RDTR and OSS-RBA is required through data synchronization, regulatory harmonization, stronger regional verification, and effective supervision. This is necessary to ensure efficient licensing, legal certainty, and good governance.
Co-Authors Fawazy, Ashar Gayatri, Novalin Amanda Gibran, Raihan Maulana Hafizah, Desi Mardhatillah Septaria, Ema Wulandari Wulandari