Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Dugaan Persekongkolan Tender Pembangunan Ma’had Al Jamiah Ii, Samarinda Tahun 2011 (Studi Putusan Kppu Nomor 01/Kppu-L/2012) Surahman; Paramitha, Audrie Annasya; Sunyoto, Nadya Susilawati; Anastasia , Sasikirana; Afifah, Rofiatul; Yulia , Nur Paridah Mey; Mulyawarman, Muhammad Kevin; Triyuda, Aditya Bangun; Syaputra, Muhammad Anugrah; Hira H, Muhammad Khaikal; Nurohman, Rifki; Abbas, Aji Muhammad Faridz
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1234

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak persekongkolan tender terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, dan juga bertujuan untuk menilai kesesuaian Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2012 dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Permasalahan persekongkolan tender di dalam pembangunan Ma’had Al Jamiah II STAIN Samarinda tahun 2011dapat menimbulkan distorsi dalam mekanisme pasar, mengakibatkan kerugian negara, menurunkan kualitas hasil pekerjaan, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan. Di dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, mengkaji putusan KPPU, regulasi, dan beberapa literatur hukum persaingan usaha. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya indikasi bahwa persekongkolan horizontal dan vertikal telah terjadi, dengan indikasi kesamaan dokumen, kesalahan penulisan yang identik, dan pola penawaran harga yang seragam, sehingga memenuhi unsur pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan yang diambil oleh KPPU dalam perkara ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum persaingan usaha dan menegaskan pentingnya pengawasan ketat serta transparansi dalam proses tender.
Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia Anastasia, Sasikirana; Nurohman, Rifki; Tegar Nabil Zaidan, Daffa; Mubarok, Asnawi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.485

Abstract

Implikasi dari penerapan hukum ini seringkali menjadi salah satu faktor utama dalam munculnya berbagai konflik pertanahan di Indonesia. Konflik pertanahan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat adat, petani, pengusaha, dan pemerintah. Hukum Agraria, melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah. Penerapan hukum agraria juga berimplikasi pada perubahan tata ruang dan lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur dan ekspansi perkebunan atau tambang sering kali dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Hal ini menyebabkan degradasi lingkungan dan kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat lokal.Untuk mengatasi berbagai implikasi negatif ini, diperlukan reformasi dalam sistem hukum agraria yang lebih inklusif dan adil.