Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Penerapan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Desa: Studi Literatur Desa Janti Wates, Kabupaten Kediri: Penerapan Prinsip Good Governance Anita; Huda, Allena Jasmine Putri; Puspitasari, Anita Yuli; Istanti , Mamik Dwi; Musleh, Mohammad
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1369

Abstract

Penerapan prinsip good governance dalam pemerintahan desa menjadi kunci penting untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengkaji penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahan di Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Analisis difokuskan pada indikator utama good governance seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang mendalam terhadap data sekunder terkait penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Studi literatur ini menyoroti bagaimana Pemerintah Desa Janti Wates menerapkan prinsip-prinsip tersebut, antara lain dengan menyediakan informasi terbuka terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan dan pelaksanaan program desa, serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara berkala. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar partisipasi lebih optimal. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan prinsip good governance berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan desa, mencegah penyalahgunaan dana, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas aparatur desa dan peningkatan literasi masyarakat untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik di masa mendatang.