Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Hani Asri, Rosi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KAMPANYE HITAM MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Hani Asri, Rosi; Sari, Elidar; Akli, Zul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23188

Abstract

Kegiatan pemilu tidak dapat dikesampingkan dengan suatu kegiatan yang umumnya dikenal dengan istilah kampanye. Strategi dalam berkampanye selalu ditandai dengan munculnya fenomena kampanye hitam . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam melalui media sosial berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam melalui media sosial. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam melalui media sosial dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam melalui media sosial. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (pendekatan patung) dan dari studi kepustakaan (penelitian perpustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan hukuman penjara 2 tahun atau denda Rp24.000.000,00. Namun kendala dalam menjerat pelaku kampanye hitam melalui media sosial adalah pelaku menggunakan akun anonim sehingga tidak bisa teridentifikasi oleh penegak hukum. Sehingga diperlukan upaya optimalisasi kepada penegak hukum untuk memiliki alat yang memadai dalam mengidentifikasi pelaku dan keanggotaan dalam forensik siber.
Co-Authors Elidar Sari Zul Akli