Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Legal Advice Jurnal Hukum
Mayulu, Selvin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Menakar Supremasi Hukum dalam Menjamin Hak Asasi Manusia: Antara Prinsip Ideal dan Realitas Implementasi di Indonesia Mayulu, Selvin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menakar sejauh mana prinsip Rule of Law (supremasi hukum) mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, dengan membandingkan antara konsep ideal yang termuat dalam teori hukum dan instrumen hak asasi, serta realitas implementasinya di tingkat praktis. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research), penelitian ini menganalisis berbagai sumber literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fundamental Rule of Law, seperti kesetaraan di hadapan hukum, keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan independensi peradilan, secara normatif telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Namun dalam implementasinya, supremasi hukum masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain ketimpangan akses terhadap keadilan, praktik korupsi di institusi hukum, intervensi politik dalam proses peradilan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta pelanggaran HAM oleh aparat negara. Simpulannya, Rule of Law di Indonesia masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan HAM secara efektif. Diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh, penguatan institusi penegak hukum yang independen, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar supremasi hukum tidak hanya menjadi ideal normatif, tetapi juga realitas yang dirasakan oleh seluruh warga negara.
Keabsahan Akta Jual Beli dalam Sengketa Pertanahan: Telaah Yuridis atas Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo Mayulu, Selvin; Dungga, Weny Almoravid; Moha, Mohamad Rivaldi
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Penelitian ini secara mendalam menganalisis keabsahan akta jual belitanah dan dampaknya terhadap penyelesaian sengketa pertanahan diIndonesia, dengan menitikberatkan pada temuan hasil penelitiansebagai kontribusi utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwamayoritas sengketa tanah bermula dari akta jual beli yang tidakmemenuhi syarat formil, seperti tidak dibuat di hadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT), serta syarat materil, misalnya tidakadanya persetujuan seluruh ahli waris atau penggunaan identitaspalsu. Temuan empiris memperlihatkan bahwa akta yang cacat hukumtidak dapat dijadikan dasar pendaftaran hak atas tanah di BadanPertanahan Nasional (BPN), sehingga status kepemilikan menjaditidak pasti dan rawan gugatan pihak ketiga. Studi kasus di beberapapengadilan negeri mengungkapkan bahwa pembeli yang beritikad baiktetap berisiko kehilangan hak atas tanah jika akta jual beli dinyatakanbatal, meskipun telah terjadi pembayaran dan penguasaan fisik.Penelitian juga menemukan bahwa upaya penyelesaian sengketamelalui jalur litigasi cenderung memakan waktu lama dan biayatinggi, sementara mediasi dan musyawarah adat lebih efektif dalammencapai kesepakatan damai, meski belum sepenuhnya diakuikekuatan hukumnya. Selain itu, hasil penelitian menyoroti perlunyaharmonisasi regulasi antara hukum perdata, agraria, dan kebijakanpertanahan nasional agar perlindungan hukum bagi para pihak dapatterwujud secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatanperan PPAT dalam verifikasi dokumen, peningkatan literasi hukummasyarakat, serta reformasi administrasi pertanahan berbasis digitaluntuk mencegah terulangnya sengketa serupa di masa depan.
Co-Authors Mohamad Rivaldi Moha Weny Almoravid Dungga