Prayogo, Neola Hestu
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Comparative Study of Vietnam's RCEP and CPTPP Membership: Political-Economic Impacts in ASEAN Sari, Dewi Fortuna; Prayogo, Neola Hestu
Kemudi Vol 10 No 1 (2025): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v10i1.7536

Abstract

This study analyzes the impactsof Vietnam's participation in two multilateral free trade agreements within the Asia-Pacific: the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) and the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).Using Ivan Gonzalez-Pujol's (2024) hedgingstrategytheory approach, this study aims to examine how these different agreements impact Vietnam's economy, political standing, and regional integration. The study employs a descriptive qualitative method, utilizing secondary dataderived from Vietnam's economic data and recent research on the implementation of RCEP and CPTPP in Vietnam. The results show that Vietnam's membership in RCEP and CPTPP both enhance Vietnam's economic growth and political standing, even throughdifferent pathways. Vietnam's membership in RCEP positions it as a regional manufacturing hub and enhances its export potential among member nations, which include significant economies like China, Japan, and South Korea.However, RCEP presents challenges in the form of increased competition, requiring Vietnam to improve standards and competitiveness. Meanwhile, participation in CPTPP has driven institutional reforms and domestic policy regulations to enhance transparency, resulting in a significant increase in trade volume. Politically, Vietnam's participation in these two agreements strengthens its geopolitical bargaining position in the Asia-Pacific region. To enhance regional integration while maintaining balanced relations with major powers, Vietnam utilizes economic diplomacy, such as the CPTPP and RCEP. This move aligns with the Vietnamese leadership's view that expanding regional cooperation can enhance the regime's legitimacy domestically and benefit the economy.
Praktik Diplomasi Budaya Indonesia Dalam Mempromosikan Kembali Pariwisata Bali Melalui Presidensi G20 Prayogo, Neola Hestu; Sari, Dewi Fortuna
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5457

Abstract

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor pariwisata di Bali, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah tersebut. Kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah turut menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Kondisi ini mendorong pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Bali untuk menggalakkan kembali promosi sektor pariwisata Bali setelah masa pandemi. Salah satu momen strategis yang dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata adalah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada tahun 2022. Dalam rangkaian kegiatan KTT G20 tersebut, pemerintah menggandeng berbagai aktor non-pemerintah untuk melaksanakan praktik diplomasi budaya dengan tujuan mengangkat kembali citra dan daya tarik pariwisata Bali. Pelaksanaan KTT G20 sebagai wadah diplomasi budaya dinilai efektif karena tingginya jumlah delegasi dari berbagai negara serta besarnya perhatian publik terhadap kegiatan tersebut. Kekayaan budaya Bali dan beragam destinasi wisata yang dimilikinya menjadi aset penting dalam pelaksanaan diplomasi budaya pada forum internasional ini. Upaya diplomasi budaya yang dijalankan pemerintah diwujudkan melalui berbagai aktivitas kultural yang disisipkan dalam agenda KTT G20. Sinergi yang kuat antara aktor pemerintah dan non-pemerintah menjadi kunci keberhasilan praktik diplomasi budaya yang efisien dan mampu menyampaikan pesan secara efektif dalam mempromosikan pariwisata Bali di kancah internasional.