Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Aspirasi The World of Public Administration Journal
Hadisutisna, Soleh
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
MENAKAR AKUNTABILITAS FISKAL PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA: Analisis Dokumen Realisasi Anggaran Tahun 2021–2023 Hadisutisna, Soleh
aspirasi Vol. 15 No. 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v15i2.140

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menakar akuntabilitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui analisis data realisasi anggaran tahun 2021 hingga 2023. Evaluasi difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kinerja pendapatan daerah, efektivitas belanja daerah, dan pola pengelolaan belanja tak terduga. Temuan menunjukkan bahwa capaian pendapatan daerah mengalami fluktuasi, dengan kinerja terbaik terjadi pada tahun 2023 saat realisasi mencapai 100,57% dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatat tren yang relatif positif, dengan capaian tertinggi juga pada tahun 2023 sebesar 101,44%. Di sisi lain, belanja daerah menunjukkan tren pertumbuhan nominal dan peningkatan efisiensi serapan, dengan persentase realisasi meningkat dari 87,97% pada 2021 menjadi 92,51% pada 2023. Namun, alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, di mana pada 2023 tidak terdapat realisasi sama sekali meskipun anggaran disiapkan sebesar Rp 554,56 miliar. Indikator transparansi fiskal menunjukkan skor maksimal (100%) untuk keterbukaan informasi publik, sementara aspek akuntabilitas kinerja memperoleh penilaian sangat baik dari LPPD dengan skor 98,85. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun akuntabilitas fiskal secara administratif telah tercapai, masih diperlukan peningkatan akuntabilitas substantif, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas belanja strategis dan belanja yang bersifat kontinjensi.
Komunikasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Studi Kasus Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Bandung Hadisutisna, Soleh; Munggaran, Nantia Rena Dewi; Basuni, Akhmad
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 2, Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i2.2536

Abstract

 Abstract Waste management is a major challenge in urban areas in Indonesia, including Bandung Regency. Waste management is a shared responsibility of all levels of society and the local government. Waste management services are a regional government responsibility, and their implementation requires costs and budgets, not all of which can be funded by the local government. Public contributions are essential to financing waste management through the payment of waste service fees. This study aims to analyze how policy communication between local governments and the public influences the successful implementation of waste service fees. Using a sociology of communication approach and qualitative analysis methods, this article examines the role of communication in mediating the interests of the state and citizens. The study's results indicate that participatory, adaptive, and education-based communication is key to building legitimacy and citizen compliance with waste levy policies.   Keywords: policy communication, garbage collection fees   Abstrak Pengelolaan sampah menjadi tantangan besar di wilayah urban Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung. Masalah persampahan menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pelayanan persampahan merupakan tugas Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya dan anggaran yang tidak semua pembiayaannya dapat didanai oleh Pemerintah Daerah. Kontribusi masyarakat diperlukan dalam pembiayaan pengelolaan sampah ini melalui pembayaran retribusi pelayanan persampahan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi kebijakan antara pemerintah daerah dan masyarakat mempengaruhi keberhasilan implementasi retribusi pelayanan persampahan. Menggunakan pendekatan sosiologi komunikasi dan metode analisis kualitatif terhadap dokumen Background Study Peraturan Bupati No. 288 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, artikel ini mengkaji peran komunikasi dalam memediasi kepentingan negara dan warga. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi yang bersifat partisipatif, adaptif, dan berbasis edukasi menjadi kunci dalam membangun legitimasi dan kepatuhan warga terhadap kebijakan retribusi sampah.   Kata Kunci: komunikasi kebijakan, retribusi sampah  
Implementasi E-Government dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah di Indonesia: Kajian Multidimensional Hadisutisna, Soleh
aspirasi Vol. 16 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v16i1.159

Abstract

Abstrak: Artikel ini menganalisis implementasi e-government di pemerintahan daerah Indonesia serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan terhadap sembilan sumber ilmiah terbaru (2014–2026) serta regulasi nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun publikasi informasi publik meningkat sekitar 35 persen dalam tiga tahun terakhir dan sejumlah daerah seperti Surabaya dan DKI Jakarta telah berhasil mencapai transformasi digital yang signifikan, sebagian besar pemerintah daerah masih berada pada tahap interaksi dan belum mencapai integrasi layanan secara menyeluruh. Kesenjangan implementasi antara pemerintah pusat dan kabupaten sangat nyata, dengan indeks implementasi kabupaten (3,2) jauh di bawah pemerintah pusat (4,5). Hambatan bersifat multidimensional, meliputi kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, fragmentasi sistem, resistensi birokrasi, dan technology adoption gap. Keberhasilan e-government memerlukan integrasi yang sinergis antara teknologi, regulasi yang komprehensif, kapasitas SDM, dan komitmen kepemimpinan yang kuat.
Co-Authors Basuni, Akhmad Munggaran, Nantia Rena Dewi