Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Holdeson, Holdeson
Unknown Affiliation
Humanities Education Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Research Gap Analysis-Bibliometric Vosviewer Holdeson, Holdeson; Kristanto, Budi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48448

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya melalui kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan publikasi penelitian mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (MK-PUU) dalam 10 tahun terakhir (2013-2023). Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik deskriptif. Analisis bibliometrik deskriptif dengan data dari Google Scholar (100 jurnal) menunjukkan bahwa publikasi MK-PUU mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 (18%), sedangkan terendah pada tahun 2023 (3%). Pemetaan menunjukkan korelasi antar peneliti dan keterkaitan konsep keilmuan MK-PUU. Terdapat 3 klaster yang dominan: (1) Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, (2) Sengketa kewenangan lembaga negara, dan (3) Penguatan MK dalam sistem ketatanegaraan. Meskipun penelitian MK-PUU menunjukkan peningkatan, namun penelitian di bidang ini masih perlu didorong. Tiga klaster dominan yang teridentifikasi dapat menjadi peluang bagi para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara dan Mahkamah Konstitusi.
Co-Authors Budi Kristanto