Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Synergy of Trademark Protection and Consumer Rights: A Legal Analysis on the Prevention of Product Counterfeiting Hulman Panjaitan; Andrew Bethlen; Paltiada Saragi; Tomson Situmeang
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 5 (2025): JHK-August
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v2i5.420

Abstract

:  This study examines legal protection for consumers in cases of product counterfeiting through the perspectives of consumer protection law and trademark law. The phenomenon of product counterfeiting is increasingly prevalent in Indonesia, causing harm not only to original producers but also endangering consumers as the most vulnerable party. This research employs a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. Data sources consist of primary legal materials in the form of relevant laws and regulations, as well as secondary legal materials such as literature, journals, and expert opinions. The analysis is conducted qualitatively, emphasizing legal interpretation of applicable norms. The findings indicate that consumers are highly vulnerable in cases of product counterfeiting due to limited access to information, knowledge asymmetry, and the difficulty of distinguishing between genuine and counterfeit products. Legal protection can be pursued through two pathways: prevention and enforcement. Preventive legal strategies include strengthening regulations, integrated supervision, and consumer education. Meanwhile, enforcement is carried out through both criminal and civil legal actions against counterfeiters. Furthermore, the synergy between trademark protection and consumer protection serves as a crucial pillar in preventing counterfeiting practices, as both complement each other in ensuring justice, legal certainty, and utility. This study underscores the importance of the involvement of all stakeholders government, producers, consumers, and law enforcement authorities in establishing a layered protection system. Thus, the ultimate goal of consumer protection is not only to provide legal certainty but also to foster a fair and healthy trading environment.
Kedudukan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara: Legal Position of the Regional Long-Term Development Plan in the Regional Development Planning System in North Minahasa Regency Vandy Steve Posumah; Dhaniswara K. Harjono; Andrew Bethlen
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9364

Abstract

Penelitian ini membahas Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2024, merupakan salah satu upaya mendorong koherensi kebijakan, penyelarasan siklus politik dan visi pembangunan antara pusat dan daerah, disaat desain sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah memasuki periode ke-2 Pembangunan Jangka Panjang tahun 2025-2045, sejak dihapusnya Gari-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun tantangan utama muncul dari periode transisi kepemimpinan dan kebutuhan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah baru ditengah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah yang sudah berjalan serta beban anggaran Pilkada itu sendiri. Gayung bersambut pasca Pilkada serentak, di awal tahun 2025 pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dampak situasi global yang tidak menentu akibat konflik politik-ekonomi, perang Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina (Hamas), menjadi latar belakang krisis ekonomi dunia yang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan dalam APBN. Hal ini mungkin menjadi salah satu dasar pembenaran efisiensi anggaran oleh pemerintah, meskipun pandangan publik sedikit skeptis alias meragukan akibat munculnya isu pembentukan danantara oleh Presiden Prabowo. Pilkada serentak untuk mewujudkan keselarasan siklus politik dan perencanaan pembangunan, dan efisiensi anggaran meskipun krusial menjaga stabilitas fiskal dan mendorong belanja produktif, berisiko mengurangi fleksibilitas APBD secara drastis dan berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik esensial serta investasi jangka panjang bagi daerah.