Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Journal of Social and Policy Issues Langgas: Jurnal Studi Pembangunan
Fuad Putera Perdana Ginting
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Membumikan Pancasila melalui Kearifan Lokal: Perempuan Menjaga Hutan Perempuan di Kampung Enggros, Papua Ginting, Fuad Putera Perdana; Saragih, Anwar
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/ljsp.v4i2.22406

Abstract

Indonesia merupakan negara kaya dengan beragam agama, budaya, adat istiadat, dan sumber daya alam. Hutan Perempuan di Kampung Enggros menjadi salah satu kekayaan nusantara yang harus dijaga dan lestarikankarena pengelolaannya berbasis kearifan lokal dimana yang bisa memasuki hutan adat tersebut hanya diperbolehkan perempuan. Keterikatan antara perempuan Kampung Enggros dan Hutan Perempuan adalah bentuk nyata dari perjuangan ekologis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mereka menempatkan hutan sebagai sumber kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dengan kesehariannya melalui tradisi dan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun temurun. Kearifan lokal di Hutan Perempuan menjadi alat perekat budaya nusantara Indonesia dalam membumikan Pancasila melalui pelestarian alam berbasis masyarakat adat. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana membumikan Pancasila melalui kearifan lokal di Kampung Enggros, Provinsi Papua. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu etika lingkungan perspektif Pancasila, tantangan ekologis pengelolaan Hutan Perempuan dan implementasi Pembumian Pancasila berbasis kearifan lokal pada Hutan Perempuan.
Strengthening the DPD RI Institution: Strengthening Regional Independence and the Bicameral System in Indonesia Ginting, Fuad Putera Perdana; Tobing, Novan Andreas Lumban; Saragih, Anwar
Journal of Social and Policy Issues Volume 5, No 3 (2025) July - September
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v5i3.481

Abstract

The purpose of this study is to explain the critical role of strengthening the institutional framework of the Regional Representative Council (DPD RI) in strengthening regional independence, particularly regarding the minimal authority of the DPD based on the constitution, namely proposing draft laws related to regional interests, and participating in discussions. This is, of course, not the basic authority of the parliamentary institution, but only a derivative of the authority of the DPR, which means the DPD is not a complete legislative institution because it does not have the authority to make final decisions in the political process. This research methodology is qualitative with descriptive analysis. The results of this study explain the institutional position of the DPD in the Indonesian constitutional system, the strengthening of the bicameral system, and the idea of amending the 1945 Constitution to strengthen the position of the DPD. Constitutional breakthroughs to improve the position of the DPD are essential because, since the DPD was established, there has been no breakthrough in its institutional function. Strengthening the function of the Regional Representative Council (DPD) through the fifth amendment to the 1945 Constitution is expected to optimize regional autonomy as an anchor of development and national integration. Therefore, it is also necessary to build the desire, togetherness, and will of stakeholders, such as political parties, the House of Representatives (DPR), the Regional Representative Council (DPD), academics, and the community, to realize the noble ideals of developing a more advanced, effective, and equitable Indonesia.
PEMANFAATAN INFORMASI DEMOGRAFI DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA MEDAN Fuad Putera Perdana Ginting; Eko Budi Santoso
E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Vol. 27 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/e-mabis.v27i1.1578

Abstract

Data demografi merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, di banyak daerah termasuk Kota Medan, terdapat kesenjangan antara ketersediaan data kependudukan dan implementasinya dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan informasi demografi dalam formulasi kebijakan pembangunan daerah di Kota Medan, mengidentifikasi mekanisme integrasi data ke dalam dokumen perencanaan, serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive dari Bappeda, Disdukcapil, Diskominfo, akademisi, dan praktisi kebijakan publik. Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data demografi dalam perencanaan pembangunan Kota Medan belum optimal akibat fragmentasi data sektoral, keterbatasan kapasitas analitik sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Meskipun regulasi Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah memberikan kerangka hukum yang memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola data, integrasi sistem informasi daerah, peningkatan literasi data aparatur sipil negara, dan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi optimalisasi penggunaan data demografi untuk meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan. Kata Kunci: data demografi, kebijakan pembangunan daerah, evidence-based policy, tata kelola data, Kota Medan
Co-Authors Anwar Saragih Eko Budi Santoso Tobing, Novan Andreas Lumban