Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Latunussa, Semy B.A
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA JAYAPURA Latunussa, Semy B.A; Ingsaputro, M. Hafidz; Yawan, Frits Robert
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i1.44

Abstract

Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, karena beban pembuktian keseluruhan dibebankan kepada penuntut umum. Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah menerapkan Pembuktian Terbalik terhadap perkara-perkara korupsi. Upaya pembuktian yang dilakukan oleh penegak hukum dalam kasus korupsi/suap ketika terjadi tindak pidana tersebut memang membutuhkan kerja keras seperti yang terjadi di Kota Jayapura yang melibatkan penyelenggara Negara. Bahwa proses pembuktian dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor : 06/Tipikor/2012/PN-JPR di Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan hasil keputusan Pengadilan yang menetapkan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana proses pembuktiannya sudah dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuktian Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura antara lain faktor sosial ekonomi, sosial budaya dan faktor moral.
THE ROLE OF THE POLICE INTELLIGENCE AND SECURITY FIELD IN THE PERFORMANCE OF PAPUA REGIONAL POLICE MEMBERS (POLDA) Latunussa, Semy B.A
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.4427

Abstract

The purpose of this study is to determine the role of the Police Intelligence and Security sector in the performance of Papua Regional Police (Polda) members, as well as the factors that influence that role. This study employs both normative and empirical jurisprudential research methods. Normative juridical research is conducted using library or secondary material, particularly statute provisions that are aligned with the title and issue description. The study's findings indicate that the National Police's Intelligence and Security sector has not been effective in increasing performance. The results of the research show that the role of the Intelligence and Security sector of the National Police has not been able to play an effective role in improving the performance of members of the Papua Regional Police (Polda), because as the eyes and ears of the leadership, they have not been able to optimally detect early threats and dangers to the security of the headquarters and the safety of the community. This has an impact on the performance of members who Then, the problems that restrict the function of the intelligence sector in boosting the performance of Papua Regional Police (Polda) members include the absence of inter-sector cooperation, where intelligence personnel occasionally operate. Then, the reasons that restrict the function of the intelligence sector in boosting the performance of Papua Regional Police (Polda) members include the absence of inter-sector cooperation, where intelligence members often operate alone to secure targets without telling officers in uniform to secure them. Inappropriate personnel placement factors, namely the placement of intelligence personnel based only on posture and body shape, without regard to adequate intelligence knowledge; and the factor of personnel's relationship with the community, namely a way of interacting with the community, so that they do not control information about their identity to the community.
Co-Authors Ingsaputro, M. Hafidz Yawan, Frits Robert