Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Minuta
Gunawan, Ricky Wijaya
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tanggung Gugat Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun yang tidak Memenuhi Persyaratan Putra, Stenley Pranata Kurnia; Firdaus, Muhammad Alvino; Gunawan, Ricky Wijaya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5436

Abstract

Notaris bertanggung jawab jika membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas suatu unit rumah susun yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat 2 UU Rumah Susun. Kajian ini membahas mengenai ketentuan tersebut. Untuk memulai kajian ini, perlu diketahui masih banyak orang yang membuat PPJB meskipun tidak sesuai dengan ketentuan hukum, yang dapat merugikan pembeli. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui apa saja tugas seorang  notaris dalam situasi ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada konsep dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan apabila notaris kurang cermat dalam memeriksa persyaratan pembuatan PPJB, maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pembeli. Notaris yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 BW. Kesimpulannya, notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan terpenuhinya persyaratan pembuatan PPJB dan bertindak saksama dalam menjalankan jabatannya guna memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat.
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Dan Penghuni Apartemen Atas Kenaikan IPL Secara Sepihak Oleh Pengelola Gunawan, Ricky Wijaya
JURNAL MINUTA Vol. 6 No. 01 (2024): March 2024
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/minuta.v6i01.5126

Abstract

Apartment or condominium is one of many solutions for residence availability on today’s problem of population density and limited land. According to Act Number 20 of 2011 on Condominium, condominium management is done by the development actors before the Association of Owners and Tenants of Condominium Units (later stated as PPPSRS) is created. The owners and tenants of condominium units have obligation to pay monthly maintenance fees to condominium manager for upkeep and maintenance of condominium. Condominium manager has obligation to manage the monthly maintenance fees with the implementation of principle of transparancy. In the case of Apartment X which is located in Surabaya, the condominium manager (PT Y) raised the monthly maintenance fees without the principle of transparancy to the owners and tenants of Apartment X. PT Y’s decision of raised the monthly maintenance fees without the principle of transparancy is an act of tort, according to Indonesian Civil Law (KUHPerdata). The owners and tenants of Apartment X had lodge a protest and tried to mediate with PT Y about the raise of monthly maintenance fees but failed. The owners and tenants of Apartment X have the rights to get legal protection and legal guarantee due the act of tort of PT Y.
Co-Authors Firdaus, Muhammad Alvino Putra, Stenley Pranata Kurnia