Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Action Research Literate (ARL) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Hariyadi, Nazla Shafira
Unknown Affiliation
Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Hariyadi, Nazla Shafira; Sambas, Nandang
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5551

Abstract

Pelecehan seksual, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang serius di Indonesia. Sebelumnya, regulasi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mampu menjangkau kompleksitas kekerasan seksual yang terjadi, khususnya yang tidak meninggalkan jejak fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pengaturan pelecehan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dengan fokus pada pelecehan seksual fisik dan non-fisik serta perlindungan hukum terhadap korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang relevan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS membawa perubahan mendasar dengan mengklasifikasikan secara tegas berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan non-fisik seperti komentar seksual dan siulan. Undang-undang ini juga memperkuat hak-hak korban melalui jaminan pemulihan, perlindungan, dan akses keadilan. Implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti rendahnya perspektif korban di kalangan aparat hukum, budaya patriarki, serta belum optimalnya infrastruktur pendukung seperti UPTD PPA. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah integratif antara penegakan hukum, pendidikan publik, dan reformasi budaya institusional agar norma hukum benar-benar efektif dan berpihak pada korban.
Teori Hukum Pidana: Pemidanaan, Korupsi, dan Perlindungan Anak di Indonesia Hariyadi, Nazla Shafira; Suherman, Ade Maman; Setiady, Tri
Action Research Literate Vol. 9 No. 1 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i1.2602

Abstract

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, khususnya melalui pemidanaan terhadap tindak pidana seperti korupsi dan kejahatan yang melibatkan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi teori hukum pidana dalam konteks pemidanaan, pemberantasan korupsi, dan perlindungan anak di Indonesia. Menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis sumber hukum tertulis serta studi kasus konkret untuk memahami tantangan dalam penegakan hukum pidana. Hasil menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia sering mendapat kritik karena kurangnya efek jera, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Selain itu, pemidanaan anak memerlukan pendekatan yang lebih humanis melalui restorative justice untuk memastikan perlindungan hak anak dan rehabilitasi. Analisis terhadap teori retributif, preventif, dan rehabilitatif menunjukkan perlunya keseimbangan antara pembalasan dan rehabilitasi dalam penegakan hukum pidana. Implementasi teori hukum pidana di Indonesia memerlukan reformasi, baik dalam penanganan kasus korupsi maupun pemidanaan anak, untuk mewujudkan keadilan yang lebih efektif dan humanis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan peningkatan infrastruktur pendukung untuk mendukung sistem pemidanaan yang lebih adil dan efisien.
Co-Authors Ade Maman Suherman Nandang Sambas Tri Setiady, Tri