Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen Pendidikan: Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Journal of Comprehensive Science
Wahiddinsyah, Fikri
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Manajemen Penilaian Angka Kredit Untuk Kenaikan Jabatan Bagi Guru Di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY Wahiddinsyah, Fikri
Jurnal Manajemen Pendidikan : Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2024): October Issue
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jump.v5i2.71329

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aktivitas Penilaian Angka Kredit (PAK) sebagai indikator untuk melihat kinerja guru sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses manajemen PAK untuk kenaikan jabatan bagi guru di BPMP DIY yang terdiri dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta upaya pemecahan masalah yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini terdiri dari staf bidang kepegawaian dan bidang persuratan/ kesekretariatan BPMP DIY. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan manajemen PAK guru di BPMP DIY antara lain: (1) mempersiapkan segala keperluan yang berkaitan dengan manajemen PAK, (2) melakukan pembagian tugas manajemen PAK antar bidang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, (3) melakukan pengelolaan PAK sesuai dengan prosedur yang berlaku, (4) melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan PAK melalui laporan oleh pimpinan lembaga, dan (5) melakukan sosialisasi prosedur pengajuan PAK bagi guru secara daring/ luring serta membuat sistem aplikasi manajemen PAK sebagai upaya pemecahan masalah berupa kurangnya pemahaman guru dalam melengkapi berkas persyaratan pengajuan PAK. Adanya sistem aplikasi tersebut dapat mempercepat proses manajemen PAK di BPMP DIY agar lebih efektif dan efisien.
Analisis RUU TNI dalam Perspektif Teori Birokrasi Max Weber: Kajian tentang Rasionalisasi, Otoritas, dan Profesionalisme dalam Organisasi Militer Sinuraya, Tessa Utari br; Pradana, Erlangga Pramudya; Wahiddinsyah, Fikri; Satria, Naufal Aji
Journal of Comprehensive Science Vol. 5 No. 4 (2026): Journal of Comprehensive Science
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v5i4.4122

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dalam perspektif teori birokrasi Max Weber, dengan fokus pada aspek rasionalisasi, otoritas, dan profesionalisme dalam organisasi militer. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen terhadap naskah RUU TNI serta literatur pendukung yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan lima karakteristik birokrasi rasional Weberian, yaitu struktur hierarkis, spesialisasi fungsional, aturan tertulis, netralitas politik, dan profesionalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip birokrasi rasional. Ditemukan adanya kecenderungan penguatan otoritas yang terpusat tanpa pengawasan sipil yang memadai, ketidakjelasan pembagian fungsi antara militer dan sipil, serta lemahnya kejelasan aturan dan prosedur yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Selain itu, mekanisme penjaminan netralitas politik dan sistem merit dalam pembinaan karier juga belum diatur secara komprehensif. Temuan ini mengindikasikan bahwa RUU TNI masih memiliki kelemahan struktural dan prosedural yang berpotensi memengaruhi kualitas tata kelola kelembagaan militer dan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan substansi regulasi yang menekankan prinsip akuntabilitas, profesionalisme, serta supremasi sipil guna memastikan peran militer tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern.
Co-Authors Pradana, Erlangga Pramudya Satria, Naufal Aji Sinuraya, Tessa Utari br