<![CDATA[Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun. Kebijakan yang dihasilkan melalui perencanaan pembangunan daerah sepatutnya harus tepat guna dan tepat sasaran sehingga tujuan daerah dapat dicapai. Proses perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penyusunan anggaran daerah. Salah satu langkah yang diambil Kementerian Dalam Negeri dalam sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah khususnya dalam penyusunan anggaran di daerah yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada pelaksanaannya, di Provinsi Papua pada tahun 2020 ditemukan 36 kegiatan terkait dengan urusan lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang, dan ketahanan pangan yang tidak diakomodir oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Berkaca dari hal tersebut maka dilakukan penelitian terkait penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dalam penyusunan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas serta upaya untuk mengatasi kendala dari penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dalam Penyusunan Anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Penelitian dilakukan dengan berlandaskan pada teori efektivitas hukum dan menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosial legal research. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dalam penyusunan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri belum efektif dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dapat melakukan upaya dengan mengusulkan pemutakhiran nomenklatur yang termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, peningkatan kesiapan sarana pendukung serta kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki]]>
