Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Makhali, Imam
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI JAMINAN FIDUSIA (DEBITUR) DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN WANPRESTASI PADA PT. SGMW MULTIFINANCE INDONESIA DI KEDIRI Prasetijo, Eko Puguh; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6589

Abstract

Pada prinsipnya, pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian baku tidaklah dilarang. Yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Selama pencantuman klausula baku tidaklah memenuhi kriteria dari 8 (delapan) dari daftar klausula baku terlarang yang disebutkan di dalam UUPK, maka pencantuman klausula baku tersebut masih dibenarkan dan dibolehkan. Klausula Baku menyebabkan pihak konsumen tidak dapat menentukan keinganannya dengan bebas. Dalam pusat perbelanjaan ditampilkan klausula dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali”. Atau “Barang yang tidak diambil 2 (dua) minggu, kami batalkan atau menjadi milik pihak manajemen”. Dan “barang pecah berarti membeli”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha?, 2) bagaimana akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha, untuk menganalisa akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha. Penelitian ini penulis gunakan penelitian penelitian hukum normatif, teknik analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis menjelaskan dengan secara deskriptif dan kata-kata yang mudah dimengerti, dengan ditarik kesimpulan dengan menggunakan ataupun yang sejenisnya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni sudah tercantum atau dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak-hak tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang diatur dalam undangundang positif. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan bisa menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini, namun dalam kaitannya perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha sekarang sudah dibuat dalam peraturan hukum
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN PASIR LIAR (Studi Kasus di Sekitar Aliran Sungai Brantas Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung) Luqmana, Vendra Dwiky; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6586

Abstract

Unlicensed sand mining around the Brantas River, Ngantru District, Tulungagung Regency has both positive and negative impacts. The use of the environment has caused quite serious environmental damage. Based on the provisions of the UUPPLH, this act has violated the articles on environmental damage. The formulation of the research problems: 1) How is the impact of illegal sand mining on the ecosystem around the Brantas River, Ngantru District, Tulungagung Regency? 2) How is the law enforcement against illegal sand mining around the Brantas River, Ngantru District, Tulungagung Regency?. This research uses a qualitative type of research with a case study approach. The results of this research were: 1) Sand mining has a positive impact on improving the economic level of the surrounding community. Mining has been carried out since a period of a dozen years ago. This activity has absorbed hundreds of workers and increased the local economic turnover. 2) According to Lawrence M. Friedmen there are 3 (three) legal subsystems, if all three can run then the rule of law can work well. As a law enforcement parameter, it must have a clear and acceptable arrangement. Structurally, law enforcement officers should be more assertive in carrying out their duties and functions. The culture of the community in utilizing the environment is also not directly proportional to compliance with the law in accordance with the provisions of the UUPLH. Sand mining is carried out without regard to the impacts of environmental damage. Economic motives are one of the fundamental reasons for society in its compliance to enforce applicable laws.
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI, STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 3580/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Suko, Suko; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.6877

Abstract

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung. Proses percampuran harta bersama dalam perkawinan adalah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Proses penyelesaian gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terbagi dua yaitu, gugatan harta bersama digabung dengan perceraian atau diajukan tersendiri setelah terjadinya perceraian. Dalam tesis ini membahas tentang pelaksanaan pembagian harta bersama di pengadilan agama kabupaten kediri, studi kasus perkara Nomor : 3580/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat empiris dengan menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif, mengambarkan secara jelas atas fenomena yang terjadi dimasyarakat dengan menyusun data yang dikumpulkan secara sistimatis, sehingga akan menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan apa yang dikemukakan. Penelitian ini memiliki tujuan mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian dengan kasus nyata yang dilakukan secara wawancara oleh peneliti. Hasil penelitian ini di dapatkan keterangan bahwa proses penyelesaian pembagian harta bersama melalui upaya pembuktian dan telah memberikan keyakinan kepada hakim bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat cukup beralasan, maka gugatannya dapat diterima dan dikabulkan, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup beralasan hukum atau tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak. Apabila gugatannya ditolak maka gugatan pembagian harta bersama masing-masing suami istri tidak bisa dibagi/kembali kepada posisi semula. Hasil tersebut di peroleh atas dasar ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam
EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN (Studi di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri) Lestari, Riya Dwi; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7987

Abstract

Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun. Kebijakan yang dihasilkan melalui perencanaan pembangunan daerah sepatutnya harus tepat guna dan tepat sasaran sehingga tujuan daerah dapat dicapai. Proses perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penyusunan anggaran daerah. Salah satu langkah yang diambil Kementerian Dalam Negeri dalam sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah khususnya dalam penyusunan anggaran di daerah yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada pelaksanaannya, di Provinsi Papua pada tahun 2020 ditemukan 36 kegiatan terkait dengan urusan lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang, dan ketahanan pangan yang tidak diakomodir oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Berkaca dari hal tersebut maka dilakukan penelitian terkait penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dalam penyusunan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas serta upaya untuk mengatasi kendala dari penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dalam Penyusunan Anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Penelitian dilakukan dengan berlandaskan pada teori efektivitas hukum dan menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosial legal research. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dalam penyusunan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri belum efektif dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dapat melakukan upaya dengan mengusulkan pemutakhiran nomenklatur yang termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, peningkatan kesiapan sarana pendukung serta kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki
Penegakan Hukum Terhadap Judi Sabung Ayam (Study Kasus Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung) Tantowi, Muchamad Ilham; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5334

Abstract

Judi sabung ayam menjadi salah stau jenis perjudian yang banyak terjadi di daerah, seperti di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, Perjudian saat ini tidak hanya dilakukan oleh seorang individu dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak, sehingga tindakan ini sangat memerlukan penanganan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 303 KUHP dan hambatan dalam penegakan hukum judi sabung ayam. Perjudian merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum yang banyak terjadi di Indonesia dan memiliki berbagai macam jenis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan dengan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa: Penerapan pasal 303 KUHP dalam penegakan hukum judi sabung ayam dilakukan dengan upaya prefentif yaitu pendekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi dan represif, sehingga bertujuan untuk mengurangi jumlah kejahatan pidana dalam bentuk reformatif. Sedangkan hambatan yaitu berupa perilaku masyarakat yang menjadikan permainan sabung ayam merupakan adat yang secara turun temurun dilakukan sebagai hiburan, selain itu penerapan judi sabung ayam dilakukan dengan sembunyi sembunyi. Penerapan pasal 303 KUHP dalam penegakan hukum judi sabung ayam dilakukan dengan upaya prefentif, represif, reformatif, sedangkan hambatan yaitu permainan sabung ayam merupakan adat yang secara turun temurun dilakukan sebagai hiburan, dan penerapan judi sabung ayam dilakukan dengan sembunyi sembunyi.
ANALISIS PENERAPAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL TERHADAP PEMILIHAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG SISA MASA JABATAN 2018-2023 Dwianto, Arditio; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5329

Abstract

This research examines the application of the direct, general, free, confidential, honest and fair principles in the Election of the Deputy Regent of Tulungagung for the Remaining Term of Office for 2018-2023. The purpose of this study is to examine how the application of the direct, general, free, secret, honest and fair principles in the Election of the Deputy Regent of Tulungagung Remaining Term of Office 2018-2023 and how to review the criminal provisions contained in Law Number 10 of 2016 regarding the election process Deputy Regent of Tulungagung. This research method uses normative legal research. The results of this study explain that the application of the direct, general, free, confidential, honest and fair principles is not reflected in the holding of the Tulungagung Deputy Regent Election for the Remaining Term of Office for 2018-2023 due to deviations in the election implementation of these principles. The voting process for the election of the Deputy Regent of Tulungagung Remaining Term of Office for 2018-2023 also violates criminal provisions as stipulated in Article 178B, Article 178C paragraph (2), Article 178G, and Article 178H of Law Number 10 of 2016 due to several actions, namely (1) the act of voting more than once; (2) the act of ordering other people to vote more than once; (3) the act of accompanying voters who do not have physical barriers; and (4) the act of informing other people of the voter's choice.
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS BNN KABUPATEN KEDIRI) Wirayudha, Alfred Sendyta; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7611

Abstract

Kejahatan narkotika dianggap sebagai kejahatan transnasional yang melibatkan kartel internasional terorganisir. Pengaturan terkait tindak pidana narkotika di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat 27 bab dan 155 pasal terkait pengaturan narkotika, meliputi peraturan umum, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi, dan kejahatan. ketentuan, termasuk ketentuan peralihan. BNN kabupaten kediri sendiri setidaknya mempunyai wewenang dan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak kejahatan narkotika, yang menjadi banyaknya pertanyaan dimana proses penyidikan yang dilakukan ini sesuai prosedur yang dilakukan seperti pihak kepolisian sedang menyelidiki dalam perkara kejahatan pada umumnya. Penelitian hukum ini adalah penelitian Social Legal Research atau Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Upaya pelaksanaan penyidikan menurut Undang-Undang Noor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kewenangan dari Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pegawai Negri Sipil. enyidik Badan Narkotika Nasional, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan saling berkoordinasi. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri tidak memiliki hambatan yang cukup berarti. Namun dengan luasnya wilayah Kabupaten Kediri sedikit membutuhkan ekstra waktu dan tenaga manakala proses penyidikan berlangsung.
KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2014/Ptun.Sby Dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 249/Pdt.G/2018/Pn Mlg Wibowo, Bagus; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4847

Abstract

Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi pemegang Hak Atas Tanah adalah syarat mutlak bagi pemegang hak atas tanah tersebut. Kepastian Hukum dalam bidang pertanahan berarti bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menguasai tanah secara aman. Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan tujuan pemakaian tanah pada hakekatnya ada dua yaitu pertama untuk diusahakan misalnya untuk Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Kedua tanah dipakai sebagai tempat membangun misalnya diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain, Penelitian ini membahas tentang Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2014/PTUN Sby dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Mlg, dimana kedua putusan tersebut bertentangan satu sama lain, tetapi yang perlu dipahami adalah obyek gugatan atas kedua putusan tersebut secara prinsip sama, yaitu sengketa hak antara subyek hukum orang dan subyek hukum (badan hukum). Peneliti menggunakan metode penelitian Legal Research/Normatif yang didalam penelitian menitik beratka n pada penelitian terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara. Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2014/PTUN Sby, majelis hakim pemeriksa perkara memutus menyatakan batal terhadap Sertifikat Hak Pakai yang tanah dan bangunannya dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Mlg, majelis hakim pemeriksa perkara memutus menyatakan Penggugat (dalam perkara pada pengadilan tata usaha negara kapasitasnya sebagai Tergugat II Intervensi) memiliki hak terhadap obyek sengketa salah satu pertimbangan hukumnya adalah berdasarkan penguasaan fisik selama dua puluh tahun lebih. Setelah peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode Legal Research/Normatif, didapatkan kesimpulan bahwa jika terdapat sengketa hak/kepemilikan maka menurut penulis, sangat tepat apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan negeri. Selain itu dapat dipertimbangan dan dapat dijadikan acuan akan keberadaan asas rechtsverwerking, sehingga kedepannya apabila ada perkara yang serupa maka hakim tidak ragu dalam memutuskan perkara dengan pertimbangan asas rechtsverwerking, karena sebenarnya peraturan perundang-undangan telah memfasilitasi melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997, Pasal 32 ayat (2) tentang pendaftaran tanah.
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT PADA KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2015/PA.Ngj di Pengadilan Agama Nganjuk) Aprilia, Eka Sandy; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4849

Abstract

Polygamy is multiple marriages or a husband who can has more than a wive or at the same time being married to more than one wife. There isn't any prohibition of being polygamy in the pom mom law and Nam's law as far as the rules and procedures and legal rules applied correctly, and with reasons that can be used as arguments for practicing polygamy, one of which is the court order. The fact is that our society does this polygamous marriage based on Religious law only so that it is not recorded at the Office of Religious Affairs and made the polygamous marriages invalid. This study aims to examine and analyze the pollessin of polygamous marriages that are not recorded at the Office of Religious Affair along with the effect of it. The author uses the research method YURIDIS EMPIRIS. Based on the research, there are polygamous marriages without procedure from the Religious Courts so that they are not recorded in the Office of Religious Affairs so that they are not recognized by the state, the consequence of which is that polygamous marriages are considered invalid and have no legal force. Polygamy marriage certificates that are not registered with the Office of Religious Affairs have legal accounts for wives and children resulting from polygamous marriages, both regarding data records, assets and lineage of children. Therefore, a solution is needed to resolve polygamous marriages that are not registered with the Office of Religious Affairs, namely by applying for the ratification (itsbat) of polygamous marriages so that the marriage can be registered and legal according to the Law of Religion and State Law. Furthermore, to fill the legal vacuum regarding the occurrence of unrecorded polygamous marriage a new rule is needed in line with and without overriding existing rules.
Co-Authors Al Anshori, Huzaimah Aprilia, Eka Sandy Bagus Wibowo Dwianto, Arditio Fathurrahman, Sholahudin Lestari, Riya Dwi Luqmana, Vendra Dwiky Prasetijo, Eko Puguh Suko, Suko Tantowi, Muchamad Ilham Wirayudha, Alfred Sendyta