Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Wacana Sosial Nusantara
Simanjuntak, Josner
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
LEGAL PROTECTION OF CREDITORS AND DEBTORS THROUGH NOTARIAL DEEDS IN BANKING CREDIT AGREEMENTS Hendrik Reba, William; Simanjuntak, Josner; Edbert Reba, Jeremy
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 2 No. 12 (2023): November
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v2i12.3494

Abstract

Bank credit plays a vital role in economic development, but is often associated with legal risks such as default, the use of unilateral clauses, and disputes over collateral enforcement. Both creditors and debtors require strong legal protection to ensure fairness and certainty in credit agreements. This article examines the role of notarial deeds as an instrument of legal protection for both parties in bank credit transactions. This research uses a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary legal materials include the Civil Code (KUHPerdata), the Banking Law, and the Notary Law (Law No. 2 of 2014). A comparative analysis was also conducted with the Dutch and German legal systems to highlight international best practices. The results show that notarial deeds provide both preventative and repressive legal protection. For creditors, notarial deeds guarantee legal certainty, enforceable powers, and protect against the risk of default. For debtors, notarial deeds serve to prevent detrimental clauses, ensure transparency of obligations, and strengthen equality in contracts. Furthermore, the notary's preventive role strengthens contractual fairness by protecting both parties from potential future disputes. The conclusion of this study confirms that a notarial deed is not merely an administrative requirement, but rather a legal protection instrument that balances the interests of creditors and debtors. Optimizing this role requires increased notary professionalism, regulatory harmonization, and stricter oversight.
Penguatan Implementasi Kebijakan Pendidikan Melalui Integrasi Program Strategis Nasional Dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Papua Bauw, Lily; Simanjuntak, Josner
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 1 No. 4 (2025): Jurnal Wacana Sosial Nusantara - Desember 2025
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18159033

Abstract

Kebijakan pendidikan dalam kerangka Otonomi Khusus Papua menghadapi tantangan serius berupa fragmentasi antara Program Strategis Nasional dan kebijakan pendidikan daerah, yang berdampak pada rendahnya daya ungkit implementasi kebijakan di tingkat lokal. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana desain desentralisasi asimetris memengaruhi integrasi kebijakan pendidikan serta merumuskan model penguatan implementasi kebijakan yang kontekstual bagi Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-deskriptif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pendidikan, serta instrumen perencanaan nasional dan daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dalam Otonomi Khusus Papua. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan pendidikan, afirmasi fiskal, dan rezim perencanaan nasional cenderung beroperasi secara manajerial dan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga membatasi efektivitas kebijakan pendidikan daerah. Artikel ini menawarkan Model Integrasi Vertikal–Fungsional Kebijakan Pendidikan, yang memadukan penyelarasan tujuan, program, dan sumber daya nasional dengan penataan kewenangan pendidikan berdasarkan fungsi dan kapasitas institusional daerah, yang diilustrasikan melalui reposisi kewenangan pendidikan menengah tertentu di tingkat provinsi serta padu padan Program Strategis Nasional seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dengan desain pendidikan daerah berbasis satuan pendidikan berpola asrama di Provinsi Papua (induk) dan Papua Selatan. Kebaruan kajian ini terletak pada perumusan integrasi kebijakan pendidikan sebagai instrumen daya ungkit implementasi dalam Otonomi Khusus Papua, yang menempatkan otonomi bukan sebagai fragmentasi kewenangan, melainkan sebagai diferensiasi fungsional dalam kerangka negara kesatuan.
Co-Authors Bauw, Lily Edbert Reba, Jeremy William Hendrik Reba