Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar di Kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Eddy; Bauw, Lily; Solossa, Marthinus; Tanggahma, Biloka; Mudi, Vivilia Agnata; Nusawakan, Dwight; F, Firman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 11 (2025): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluhan Hukum dengan topik “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar Di Kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kriteria, pengaturan pasar dan perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kota Jayapura. Kinerja pasar menggambarkan efisiensi dari suatu pasar dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di kelurahan Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan dalam berbagai kebijakannya. Kebijakan persaingan atas pasar bersangkutan tidak dilaksanakan melalui pengawasan terhadap struktur pasar dan perilaku pasar berdasarkan analisis terhadap para pengusaha kecil dalam praktek bisnis yang sulit berkembang sepanjang pemerintah Kota Jayapura dan pelaku usaha menengah ke atas tidak memiliki kepedulian dalam memberi ruang tempat usaha bagi pelaku usaha kecil pada pusat-pusat perdagangan yang serba modern, seperti di kompleks Ruko, Mall dan Supermarket.
Pendampingan Menulis Pada Advokat untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Bauw, Lily; Irab, Samuel Piter
Multilateral : Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga Vol 23, No 4 (2024): Special Issue National Conference: Mengembalikan Marwah PJOK dan Penerapan Tekn
Publisher : Lambung Mangkurat University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/multilateral.v23i4.21871

Abstract

Program pelatihan dan pendampingan menulis buku bagi advokat hukum di Kota Jayapura bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis, memfasilitasi publikasi karya hukum, dan mengurangi kesenjangan dalam kemampuan menulis. Metode yang digunakan meliputi pelatihan intensif, pendampingan individual, dan kerjasama dengan penerbit. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterampilan menulis yang signifikan (p-value < 0,05) dan tingkat kepuasan peserta yang tinggi (rata-rata 4,67 dari 5). Sebanyak 18 karya tulis dihasilkan dan 3 di antaranya telah dipublikasikan. Program ini berdampak positif pada pengembangan literasi hukum dan profesionalitas advokat di Kota Jayapura.
Pre-Trial As Investigation Process Control System Bauw, Lily; Silambi, Erni Dwita; Kama, Ibrahim; Ismail, Nurwita
SASI Volume 28 Issue 4, December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i4.1077

Abstract

Introduction: Pretrial is the initial thought to carry out supervisory actions against law enforcement officials so that in carrying out or carrying out their duties there is no abuse of authority.Purposes of the Research: To review and analyze Pre-Trial As Investigation Process Control System.Methods of the Research: The research method used in this study is Empirical Juridical law research with the reason that the author wants to examine norms related to pretrial and seek information directly about the implementation of pretrial at the Merauke Merauke Police.Results of the Research: Pretrial is a form of control both from superiors (Vertical) as well as from fellow law enforcers or third parties, namely the attorneys of suspects, suspects and their families (Horizontal) to see that the arrest, detention and determination of suspects are in accordance with applicable rules and pretrial. must have rules regarding inspection techniques so that there is uniformity. 
Penguatan Implementasi Kebijakan Pendidikan Melalui Integrasi Program Strategis Nasional Dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Papua Bauw, Lily; Simanjuntak, Josner
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 1 No. 4 (2025): Jurnal Wacana Sosial Nusantara - Desember 2025
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18159033

Abstract

Kebijakan pendidikan dalam kerangka Otonomi Khusus Papua menghadapi tantangan serius berupa fragmentasi antara Program Strategis Nasional dan kebijakan pendidikan daerah, yang berdampak pada rendahnya daya ungkit implementasi kebijakan di tingkat lokal. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana desain desentralisasi asimetris memengaruhi integrasi kebijakan pendidikan serta merumuskan model penguatan implementasi kebijakan yang kontekstual bagi Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-deskriptif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pendidikan, serta instrumen perencanaan nasional dan daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dalam Otonomi Khusus Papua. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan pendidikan, afirmasi fiskal, dan rezim perencanaan nasional cenderung beroperasi secara manajerial dan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga membatasi efektivitas kebijakan pendidikan daerah. Artikel ini menawarkan Model Integrasi Vertikal–Fungsional Kebijakan Pendidikan, yang memadukan penyelarasan tujuan, program, dan sumber daya nasional dengan penataan kewenangan pendidikan berdasarkan fungsi dan kapasitas institusional daerah, yang diilustrasikan melalui reposisi kewenangan pendidikan menengah tertentu di tingkat provinsi serta padu padan Program Strategis Nasional seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dengan desain pendidikan daerah berbasis satuan pendidikan berpola asrama di Provinsi Papua (induk) dan Papua Selatan. Kebaruan kajian ini terletak pada perumusan integrasi kebijakan pendidikan sebagai instrumen daya ungkit implementasi dalam Otonomi Khusus Papua, yang menempatkan otonomi bukan sebagai fragmentasi kewenangan, melainkan sebagai diferensiasi fungsional dalam kerangka negara kesatuan.