Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Hukum Lex Generalis
Notarisya, Fathin Fidia
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kedudukan Harato Pusako Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan Notarisya, Fathin Fidia; Pulungan, M. Sofyan
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i1.4602

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya sengketa tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat hukum adat Kaum selaku penguasa tanah harato pusako tinggi dengan pemerintah Kota Pariaman selaku penguasa tanah timbul (pasie maelo) dalam permohonan pendaftaran hak atas tanah, yang terjadi di wilayah pesisir Kota Pariaman. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi penguasaan pasie maelo atau tanah timbul karena pergeseran garis pantai berdasarkan hukum pertanahan serta menganalisis kedudukan tanah harato pusako tinggi sebagai tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan tanah timbul dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal berdasarkan data sekunder, dengan penelitian yang bersifat eksplanatoris dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penguasaan tanah timbul dilakukan menyesuaikan pada keadaan dari tanah timbul, sehingga dapat dikuasai secara langsung oleh negara, maupun dilakukan berdasarkan hak terdahulu dan asas kepentingan umum. Penguasaan dan pelepasan tanah timbul harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas Contradictoire Delimitatie, yaitu asas dalam hukum pertanahan yang mendahulukan kesepakatan batas tanah. Dalam penelitian juga diperoleh temuan bahwa tanah harato pusako tinggi adalah tanah ulayat yang diakui dalam hukum positif dan dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn, Kaum Para Penggugat diakui dan dilindungi eksistensinya sebagai masyarakat hukum adat. Dengan demikian, kedudukan tanah harato pusako tinggi diakui dalam ius constitutum dan tidak boleh diklaim tanpa persetujuan masyarakat hukum adat yang menguasainya.
Kedudukan Tanah Harato Pusako Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul (Pasie Maelo) Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN.Pmn) Notarisya, Fathin Fidia
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 3 (2025): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i3.1672

Abstract

This research is based on the background of a dispute over overlapping ownership between customary law community as the holder of tanah harato pusako tinggi and the Government as the holder of Aanslibbing in the application for registration of land rights, which occurred in the coastal area of Pariaman City. This research aims to identify control of Aanslibbing due to shifts in coastlines based on land law and to analyzed the position of tanah harato pusako tinggi as Customary Law Community’s Rights that borders the Aanslibbing in Case No. 55/Pdt.G/2022/Pn. Pmn. The research is explanatory, qualitatively evaluated, and employs a doctrinal approach based on secondary data. The study's findings demonstrate that the management of Aanslibbing is done in compliance with its terms, allowing the state to hold it, or in accordance with previous rights and the public interest concept. The Contradictoire Delimitatie Principle must serve as the foundation for the control and release of Aanslibbing. Additionally, the study discovered that the Plaintiffs are acknowledged and protected as a community governed by customary law, and that the Harato Pusako Tinggi land is customary land. Thus, the position of tanah harato pusako tinggi is recognized and cannot be claimed without the consent of the customary law community that owns it.
Co-Authors M. Sofyan Pulungan