Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Comprehensive Science Jurnal Inovasi Global
Giban, Elai
Unknown Affiliation
Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan Giban, Elai; Tjenreng, M.B. Zubakhrum
Journal of Comprehensive Science Vol. 4 No. 9 (2025): Journal of Comprehensive Science
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v4i9.3572

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di sektor pendidikan di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kajian ini didasarkan pada hasil observasi lapangan, telaah dokumen kebijakan, sertaanalisis literatur. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun Otsus Papua menetapkan pendidikan sebagai prioritas utama dan mengalokasikan sekitar 30% dana Otsus untuk sektor ini, implementasinya di Nduga masih menghadapi berbagai hambatan signifikan. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam proses perencanaan dan pengelolaan pendidikan, mulai dari pemanfaatan Dana Otsus untuk pembangunan sekolah, penyediaan guru, hingga pemberian beasiswa. Akan tetapi, tantangan geografis berupa wilayah pegunungan yang terisolasi, keterbatasan infrastruktur, kondisi sosial yang kompleks (termasuk konflik), serta rendahnya kapasitas birokrasi menyebabkan efektivitas pelaksanaan kebijakan menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada akses pendidikan yang masih sangat rendah dan mutu pembelajaran yang belum optimal. Angka partisipasi murni (APM) di Nduga tergolong paling rendah di wilayah tersebut; misalnya, pada tahun 2019 hanya sekitar 58% anak usia SD yang bersekolah, dan kurang dari 10% remaja usia SMA dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Anak-anak di wilayah pedalaman banyak yang belum terjangkau layanan pendidikan, yang tercermin dari tingginya angka buta huruf dan rendahnya rata-rata lama sekolah. Kendati demikian, terdapat berbagai inisiatif perbaikan, seperti program beasiswa afirmatif dan gerakan lokal untuk menanggulangi anak putus sekolah. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan penyediaan sarana dan tenaga pendidik, serta penerapan strategi khusus bagi daerah-daerah terpencil guna memperbaiki akses dan mutu pendidikan dalam kerangka Otsus yang berkelanjutan
Implementation Of Span Lapor Policy In Papua Pegunungan Province Giban, Elai; Sartika, Ika
Jurnal Inovasi Global Vol. 3 No. 8 (2025): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v3i8.398

Abstract

This study discusses the implementation of the policy of the National Public Service Complaint Management System – People's Online Aspiration and Complaint Service (SP4N-LAPOR) in Highland Papua Province with a qualitative method based on literature study. Nationally, SP4N-LAPOR is a one-stop integrated mechanism in handling public service complaints formed in accordance with the mandate of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services and Presidential Regulation Number 76 of 2013. This system implements the principle of no wrong door policy, which ensures that every public report, regardless of origin or type, can be effectively channeled to the authorized agencies. The results of the study show that in Mountainous Papua, the implementation of SP4N-LAPOR is faced with a number of significant obstacles, both in terms of administrative, geographical, socio-cultural, and technological infrastructure. These challenges include the lack of complaint management teams in most districts, limited access to transportation and internet networks in mountainous areas, low intensity of socialization and digital literacy of the community, and lack of availability of ICT infrastructure. This condition makes the use of SP4N-LAPOR in the area still very low. The conclusions and suggestions submitted emphasize the importance of increasing the commitment and capacity of local governments, developing internet infrastructure, adjusting socialization strategies to socio-cultural contexts, and providing budgets according to the provisions, so that SP4N-LAPOR can be optimized as a public service complaint channel in the region.
Co-Authors Ika Sartika Tjenreng, M.B. Zubakhrum