Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review YUME : Journal of Management JHR (Jurnal Hukum Replik) Action Research Literate (ARL) Journal of Comprehensive Science Jurnal Inovasi Global
Tjenreng, M.B. Zubakhrum
Unknown Affiliation
Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Desentralisasi Dan Kesejahteraan Masyarakat Studi Evaluatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Jawa Barat Samsudin, Samsudin; Tjenreng, M.B. Zubakhrum
Action Research Literate Vol. 9 No. 3 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i3.2848

Abstract

Desentralisasi di Kota Bogor telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sektor, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan dalam efektivitas alokasi anggaran, transparansi, partisipasi masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam penerapan desentralisasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang menelaah peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi di Kota Bogor masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi transparansi anggaran, efektivitas birokrasi, serta digitalisasi layanan publik agar dapat menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya penyesuaian dalam kebijakan desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta keberlanjutan dalam program-program yang mendukung kesejahteraan lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.  
Decentralization and Corruption: Policy and Legal Study on the Effectiveness of Local Financial Oversight Candra, Edi; Tjenreng, M.B. Zubakhrum
Jurnal Hukum Replik Vol 13, No 1 (2025): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v13i1.13686

Abstract

Decentralization in Indonesia aims to enhance the autonomy and efficiency of local governments in managing finances and public services. However, in practice, decentralization also creates opportunities for budget misappropriation and corruption due to weak oversight systems. This study analyzes the effectiveness of legal policies in local financial oversight using a juridical-normative approach and compares the implementation in regions with high levels of corruption and those with more effective oversight mechanisms.  The analysis reveals that although regulations such as Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 17 of 2003 on State Finance establish principles of transparency and accountability, their implementation faces challenges, including weak inter-agency coordination, political interference, and limited human resources. Efforts to enhance transparency through e-budgeting and e-procurement have been introduced but remain partially effective due to technical and infrastructure-related issues.  A comparative study with South Korea and Finland demonstrates that the success of local financial oversight relies heavily on the integration of digital systems, the independence of oversight institutions, and a strong culture of governance integrity. Therefore, Indonesia must strengthen regulatory reforms, optimize the implementation of more transparent and integrated digital technologies, and ensure that decentralization operates in an accountable manner without creating opportunities for corrupt practices that hinder regional development. Keywords: Decentralization, corruption, local financial oversight, legal policy, e-budgeting, blockchain.
Transisi Menuju Kendaraan Listrik di Indonesia: Strategi Pengurangan Emisi, Pengelolaan Limbah, dan Peningkatan Pelayanan Publik Berkelanjutan Lumban Gaol, David Anugrah; Tjenreng, M.B. Zubakhrum
YUME : Journal of Management Vol 8, No 3 (2025)
Publisher : Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/yum.v8i3.9156

Abstract

Penelitian ini mengkaji upaya Indonesia dalam transisi menuju kendaraan listrik sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan Paris Agreement. Dalam konteks ini, sektor transportasi menjadi kontributor utama emisi karbon, dengan kendaraan darat menyumbang lebih dari 80% dari total emisi sektor energi. Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 32% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Kendaraan listrik dipandang sebagai solusi untuk mengurangi emisi, namun tantangan lingkungan muncul terkait pengelolaan limbah baterai yang mengandung material berbahaya seperti litium, nikel, dan kobalt. Penelitian ini mengidentifikasi pentingnya kebijakan yang mendukung ekosistem kendaraan listrik, termasuk pembangunan infrastruktur hijau, pengelolaan limbah baterai, dan penguatan regulasi ekonomi sirkular. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur, penelitian ini menekankan perlunya langkah-langkah strategis seperti pembangunan stasiun pengisian daya berbasis energi terbarukan, insentif untuk produksi lokal, serta literasi publik untuk mendukung transisi energi yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan prinsip good governance termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dianggap krusial dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mencapai target emisi global sambil memastikan pelayanan publik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi negara dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang sehat.
Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan Giban, Elai; Tjenreng, M.B. Zubakhrum
Journal of Comprehensive Science Vol. 4 No. 9 (2025): Journal of Comprehensive Science
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v4i9.3572

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di sektor pendidikan di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kajian ini didasarkan pada hasil observasi lapangan, telaah dokumen kebijakan, sertaanalisis literatur. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun Otsus Papua menetapkan pendidikan sebagai prioritas utama dan mengalokasikan sekitar 30% dana Otsus untuk sektor ini, implementasinya di Nduga masih menghadapi berbagai hambatan signifikan. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam proses perencanaan dan pengelolaan pendidikan, mulai dari pemanfaatan Dana Otsus untuk pembangunan sekolah, penyediaan guru, hingga pemberian beasiswa. Akan tetapi, tantangan geografis berupa wilayah pegunungan yang terisolasi, keterbatasan infrastruktur, kondisi sosial yang kompleks (termasuk konflik), serta rendahnya kapasitas birokrasi menyebabkan efektivitas pelaksanaan kebijakan menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada akses pendidikan yang masih sangat rendah dan mutu pembelajaran yang belum optimal. Angka partisipasi murni (APM) di Nduga tergolong paling rendah di wilayah tersebut; misalnya, pada tahun 2019 hanya sekitar 58% anak usia SD yang bersekolah, dan kurang dari 10% remaja usia SMA dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Anak-anak di wilayah pedalaman banyak yang belum terjangkau layanan pendidikan, yang tercermin dari tingginya angka buta huruf dan rendahnya rata-rata lama sekolah. Kendati demikian, terdapat berbagai inisiatif perbaikan, seperti program beasiswa afirmatif dan gerakan lokal untuk menanggulangi anak putus sekolah. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan penyediaan sarana dan tenaga pendidik, serta penerapan strategi khusus bagi daerah-daerah terpencil guna memperbaiki akses dan mutu pendidikan dalam kerangka Otsus yang berkelanjutan
Implementasi Kebijakan Bogor Kerja Dalam Pelayanan Ketenagakerjaan Di Kota Bogor Khan, Sahib; Tjenreng, M.B. Zubakhrum
Jurnal Inovasi Global Vol. 3 No. 9 (2025): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v3i9.413

Abstract

The Bogor Kerja Program is an initiative of the Bogor City Government to improve employment services by utilizing information technology, in response to the open unemployment rate reaching 9.39% in 2023. The main objective of this program is to expand access to employment opportunities and make it easier for job seekers to obtain job vacancy information. This study examines the implementation of the Bogor Kerja policy through field studies, analysis of regional policy documents, and a review of relevant literature. A descriptive-qualitative approach was used with data collection techniques through observation, limited interviews with stakeholders, and document review. Research results show that this program has successfully created several new service mechanisms, such as an integrated job matching portal, online issuance of Yellow Cards (AK-1), e-ticketing innovations, and collaboration with the private sector in the form of hybrid job fairs. This program effectively helps the public access job vacancy information, reduces unemployment, and expands employment opportunities. However, challenges remain, such as a lack of program outreach, limited digital literacy among job seekers, and low company involvement. This study recommends increased outreach, training on digital platform use, cross-sector data integration, incentives for participating companies, and strengthening supporting regulations. With these steps, it is hoped that the Bogor Kerja program can develop into a more effective and inclusive public employment service innovation in Bogor City.
Anticipatory Governance In Land Readiness Policy For Addressing The 2045 Demographic Bonus Surge Yuswanto, Slamet; Tjenreng, M.B. Zubakhrum
Unram Law Review Vol 9 No 2 (2025): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v9i2.453

Abstract

Indonesia’s projected demographic bonus, expected to peak in 2045, presents both an opportunity and a major challenge for land availability to support housing, industrial development, and food security. This study aims to analyze the readiness of government policies in anticipating land demand amid the demographic bonus, identify the gap between existing regulations and empirical conditions, and formulate strategies based on the concept of anticipatory government. The research employs a qualitative descriptive method with a normative juridical approach through a review of policy documents, statutory regulations, and relevant academic literature. The findings reveal that although the government has developed long-term planning documents such as the National Long-Term Development Plan (RPJPD) 2025–2045 and the Grand Design of Population Development (GDPK) 2010–2035, their implementation faces persistent challenges in institutional coordination, regulatory enforcement, and the high rate of productive land conversion. The discrepancy between legal norms and field practices indicates that spatial planning policies remain reactive rather than forward-looking. The proposed anticipatory government strategy encompasses three key dimensions: (1) long-term projections based on demographic and spatial data; (2) policy innovations, including vertical housing and land-use conversion control; and (3) multi-actor participation through collaborative governance. Implementing these strategies is expected to strengthen the integration of spatial planning, food security, and social welfare policies, ensuring that Indonesia’s demographic bonus in 2045 becomes a driver of sustainable development rather than a demographic burden.
Co-Authors Candra, Edi Giban, Elai Khan, Sahib Lumban Gaol, David Anugrah Samsudin Samsudin Yuswanto, Slamet