<![CDATA[Public services at the village level have an important role in governance, especially in providing direct services to the community. Community participation in supervising public services is a basic element in creating governance for the benefit of the community. This study aims to analyze strategies for increasing community participation in supervising excellent services in Kalisongo Village, Dau District, Malang Regency. Using a qualitative approach and descriptive research type, this study explores the factors that influence community participation in supervising services. Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government provides a legal framework related to community participation in supervising public services. The theory of community participation by the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (PANRB, 2016) is used as a theoretical basis. Informants in this study include the Village Head, Village Secretary, service staff, and village communities. Data were collected through interviews, observations, and documentation and then analyzed using thematic analysis. Strategies that can be applied to increase community participation in supervising services include forming a community forum that can provide direct input, increasing transparency in the management of public services, and providing easier channels for conveying complaints or suggestions. Pelayanan publik di tingkat desa memiliki peran penting dalam pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik merupakan elemen dasar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan prima di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kerangka hukum terkait partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Teori partisipasi masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB, 2016) digunakan sebagai landasan teori. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, staf pelayanan, dan masyarakat desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan analisis tematik. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan antara lain dengan membentuk forum masyarakat yang dapat memberikan masukan secara langsung, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pelayanan publik, serta menyediakan saluran yang lebih mudah untuk menyampaikan keluhan atau saran.]]>
