Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa Agustinus Ghunu; Cahyo Sasmito; Annisa Purwatiningsih
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 1: April 2021
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/pjiap.v6i1.4913

The purpose of this article is to analyze and describe the implementation of village financial management policies (ADD, DD and DBH), as well as the supporting and inhibiting factors in the implementation of village community financial management policies (ADD, DD and DBH) intended to improve welfare and good governance. The implimentation of the management of village finances (ADD DD and DBH) creates negative phenomena or phenomena that is not on target. The research method is a qualitative descriptive approach. The results of the analysis, based on the van Meter and van Horn policy implementation model, indicates that five of the six variables affect the successful implementation of village financial management policies while one variable, namely the external environment, does not affect the successful implementation of village financial policies. The supporting factors are the existence of regulations, community participation, internal and external cooperation, while the obstacles are the regulations that often change and the delay in distribution to the RKD. Keywords: implementation, policy, village financial, prosperity, good governance

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DIMASA PANDEMI COVID-19 F. Edison Doku Bani; Annisa Purwatiningsih; Agustinus Ghunu
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4748

The Indonesian government minimizes the spread of the Covid-19 Pandemic and improves the welfare of the people in Indonesia by means of the government making new policies on social security programs, one of which is the Village Fund Direct Assistance (BLT-DD). the central government hopes that the distribution of BLT can be carried out in an orderly, fair and precise manner, namely right on target, right people, right time, right process, and right administrative report. This study uses descriptive qualitative methods, data obtained from interviews, observations, and documentation. Based on the results of the study, the implementation of the BLT program policy in the government area of Southwest Sumba Regency went well. the supporting factor in this research is the collaboration between the village government and the community to participate in the distribution of BLT. Meanwhile, the inhibiting factor is the completeness of community documents in the form of family cards (KK) and identity cards (KTP) in receiving BLT, but this can be overcome by the village government so that overall BLT distribution goes well.AsbtrakPemerintah Indonesia meminimalisir penyebaran Pandemi Covid-19 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan cara pemerintah membuat kebijakan baru tentang program jaminan sosial salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Adanya Bantuan BLT-DD diwilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya pemerintah pusat berharap pendistribusian BLT bisa terlaksana secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan program BLT diwilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya berjalan dengan baik. faktor pendukung dalam penelitian ini adalah kerjasama antara pemerintah Desa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyaluran BLT. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah kelengkapan dokumen masyarakat yang berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) dalam menerima BLT namun hal tersebut dapat di atasi oleh pemerintah desa sehingga secara keseluruahan penyaluran BLT berjalan dengan baik.

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG (STUDI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN) Kurnia Dewiyanti; Annisa Purwatiningsih; Ery Yusnita Arvianti; Agustinus Ghunu
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8616

Pengawasan Kearsipan merupakan proses kegiatan menilai kesesuaian antara prinsip,kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan Kearsipan meliputi pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan kearsipan internal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan sumber data menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,observasi dan dokumentasi. Model analisis George Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pengawasan kearsipan internal belum optimal. Beberapa indikator yang tidak terpenuhi yaitu pada indikator:(1)komunikasi masih ada ketidak konsistenan didalam menegakkan peraturan perundangan terkait kearsipan,(2)Sumber daya manusia masih belum tercukupi dari segi jumlah dan keahlian. Sumber daya berupa anggaran terlalu kecil.(3)Disposisi atau sikap pelaksana belum bisa sepenuhnya untuk menerapkan kode etik pengawas.(4)Struktur birokrasi belum sepenuhnya optimal.Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal tetapi menyebabkan tim pengawas tidak mempunyai persamaan persepsi tentang alur atau tahapan-tahapan pelaksanaan pengawasan.

Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui Pentas Budaya dan Proyek Pembelajaran Wawasan Kebangsaan Suprojo, Agung; Ghunu, Agustinus; Chotimah, Chusnul; Trianawati, Anis; Putri, Sri Andika; Emqi, Muhammad Fauzy; Istikomayanti, Yuswa; Rozhana, Kardiana Metha
Kontibusi: Jurnal Kontribusi Kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2023): July, Science Contribution to Society Journal
Publisher : Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/scs.v3i1.2853

Keberagaman budaya adalah kekayaan dan potensi yang perlu dilestarikan. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat khususnya pada mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi dengan keberagaman yang tinggi telah berhasil mencapai aspek profil pelajar Pancasila. Aspek yang tercapai pada kegiatan ini meliputi bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Metode yang digunakan terdiri dari tahap inisiasi profil pelajar Pancasila, tahap konsep abstraksi, penyusunan proyek, dan pelaksanaan proyek. Proyek ini merupakan luaran dari mata kuliah wawasan kebangsaan sebagai mata kuliah penciri Universitas. Proyek luaran mahasiswa dan dosen pendamping meliputi acara Pentas Budaya, mengenalkan makanan daerah, dan mengenalkan permainan tradisional. Hasil dari penerapan kegiatan ini sebagai praktik baik dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan profil Pancasila.

Peran Kepemimpinan Lokal dalam Pengembangan Objek Wisata Kampung Warna Warni Jodipan Kota Malang Kerong, Yulius Wanga; Adiwidjaja, Ignatius; Ghunu, Agustinus
REFORMASI Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i2.6567

Tourism has a significant impact on a region's economic development because it not only generates foreign cash, but also determines where industries are located and how quickly non-resource areas develop. Local governments have a significant influence on the growth of tourism potential because they are, among other things, motivators, facilitators, and dynamic. This study uses a qualitative research approach and data collection through observation, interviews, and documentation. The data collection process involves several steps, including data collection, analysis, condensation, presentation, and conclusion drawing. The sampling technique used is purposive sampling. The results of the study indicate that the government's motivational role has been running effectively and according to the right parameters, thanks to the support of the community and government. The government has succeeded in qualifying as a facilitator by fostering strong cooperation among all stakeholders involved in meeting the needs of the community. The government employs a dynamic pentahelix partnership pattern. One important factor in the development of tourist attractions such as Kampung Warna Warni Jodipan is the active participation of the community in conveying creative ideas. However, the lack of widespread awareness of the need to maintain environmental cleanliness through proper waste disposal is one of the challenges.Pariwisata memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah karena tidak hanya menghasilkan uang tunai asing tetapi juga menentukan di mana industri berada dan seberapa cepat daerah non-sumber daya berkembang. Pemerintah daerah memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan potensi wisata karena, antara lain, ia menjadi motivator, fasilitator, dan dinamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah-langkah yang terlibat dalam analisis data adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran motivasi pemerintah telah berjalan dengan efektif dan sesuai parameter yang tepat berkat dukungan masyarakat dan pemerintah. Melalui pengembangan kerja sama yang kuat di antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah telah berhasil memenuhi perannya sebagai fasilitator. Sebagai dinamisator, pola kemitraan pentahelix digunakan. Salah satu faktor penting dalam pengembangan objek wisata seperti Kampung Warna Warni Jodipan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan ide-ide kreatif. Namun, kurangnya kesadaran luas tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan melalui pembuangan sampah yang tepat merupakan salah satu tantangan.

Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendem, Kota Batu Purwatiningsih, Annisa; Ghunu, Agustinus; Sari, Yuli Indah
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 14, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v14i1.3063

The community empowerment program in Pendem Village in the institutional sector has not provided the expected benefits, so an evaluation is needed. This study aims to examine the implementation of the evaluation of the community empowerment program in the institutional sector in Pendem Village. This study uses a qualitative research approach using a descriptive method. The purpose of descriptive research is to describe problem solving in accordance with existing facts systematically and accurately. The steps in data collection in this study include interviews, observations and document collection. The selection of informants uses a purposive sampling technique, which is done intentionally or by directly appointing people who are considered to know the most and are able to answer research questions. The results of the study obtained the results that the evaluation of the women's empowerment program had approached expectations in general. However, behind the success of empowerment, there are still things that are lacking in the smoothness of empowerment activities, namely the inaccuracy of time from the community, especially women, in implementing the empowerment program being run. The suggestions given are, in the implementation of the program, punctuality, maintenance of facilities and infrastructure to support the achievement of program goals optimally.Program pemberdayaan masyarakat Desa pendem di bidang kelembagaan belum memberikan manfaat yang diharapkan sehingga diperlukan suatu evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat bidang kelembagaan di Desa pendem. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan fakta yang ada secara sistematis dan akurat. Langkah -langkah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen. Adapun pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu di lakukan dengan cara secara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap paling tahu dan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa evaluasi program pemberdayaan perempuan sudah menghampiri harapan pada umumnya. Namun di balik kesuksesan pemberdayaan, masih ada hal yang menjadi kurangnya kelancaran kegiatan pemberdayaan yaitu ketidak tepatan waktu dari masyarakat khususnya perempuan dalam melaksanakan program pemberdayaan yang dijalankan. Saran yang diberikan adalah, dalam pelaksanaan program, ketepatan waktu, maintenance sarana prasarana guna mendukung pencapaian tujuan program secara maksimal.

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG (STUDI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN) Dewiyanti, Kurnia; Purwatiningsih, Annisa; Arvianti, Ery Yusnita; Ghunu, Agustinus
Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v11i1.8616

Pengawasan Kearsipan merupakan proses kegiatan menilai kesesuaian antara prinsip,kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan Kearsipan meliputi pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan kearsipan internal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan sumber data menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,observasi dan dokumentasi. Model analisis George Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pengawasan kearsipan internal belum optimal. Beberapa indikator yang tidak terpenuhi yaitu pada indikator:(1)komunikasi masih ada ketidak konsistenan didalam menegakkan peraturan perundangan terkait kearsipan,(2)Sumber daya manusia masih belum tercukupi dari segi jumlah dan keahlian. Sumber daya berupa anggaran terlalu kecil.(3)Disposisi atau sikap pelaksana belum bisa sepenuhnya untuk menerapkan kode etik pengawas.(4)Struktur birokrasi belum sepenuhnya optimal.Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal tetapi menyebabkan tim pengawas tidak mempunyai persamaan persepsi tentang alur atau tahapan-tahapan pelaksanaan pengawasan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA SUMBERGONDO KOTA BATU: Implementation Community Empowerment Policies Through the Micro Small and Medium Enterprise (MSMEs) Program in Sumbergondo Village Batu City Yanto, Yohanes Filkianus; Firdausi, Firman; Ghunu, Agustinus
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v2i2.29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sumbergondo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan postpositivisme untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kualitas pelayanan pembuatan surat keterangan usaha di Kantor Desa Sumbergondo. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman terkait topik, seperti Kepala Desa, Kasi Pemberdayaan, dan pelaku UMKM. Data dianalisis dengan mengorganisasi, menjabarkan, dan menyintesis informasi untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Desa Sumbergondo telah berjalan dengan baik. Komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta sikap positif dari pelaksana dan struktur birokrasi yang mendukung, menjadi faktor utama keberhasilan program ini. Meskipun demikian, terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran untuk program pemberdayaan dan keterlambatan regulasi dari Pemerintah Daerah. Program UMKM diharapkan dapat terus berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun ada tantangan yang harus diatasi.

Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Prima di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Kurnia, Helena Afriyati; Purwatiningsih, Annisa; Ghunu, Agustinus
Indonesian Social Science Review Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Yayasan Lentera Avanya Nagari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61105/issr.v3i2.183

Public services at the village level have an important role in governance, especially in providing direct services to the community. Community participation in supervising public services is a basic element in creating governance for the benefit of the community. This study aims to analyze strategies for increasing community participation in supervising excellent services in Kalisongo Village, Dau District, Malang Regency. Using a qualitative approach and descriptive research type, this study explores the factors that influence community participation in supervising services. Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government provides a legal framework related to community participation in supervising public services. The theory of community participation by the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (PANRB, 2016) is used as a theoretical basis. Informants in this study include the Village Head, Village Secretary, service staff, and village communities. Data were collected through interviews, observations, and documentation and then analyzed using thematic analysis. Strategies that can be applied to increase community participation in supervising services include forming a community forum that can provide direct input, increasing transparency in the management of public services, and providing easier channels for conveying complaints or suggestions. Pelayanan publik di tingkat desa memiliki peran penting dalam pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik merupakan elemen dasar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan prima di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kerangka hukum terkait partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Teori partisipasi masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB, 2016) digunakan sebagai landasan teori. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, staf pelayanan, dan masyarakat desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan analisis tematik. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan antara lain dengan membentuk forum masyarakat yang dapat memberikan masukan secara langsung, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pelayanan publik, serta menyediakan saluran yang lebih mudah untuk menyampaikan keluhan atau saran.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN DAN MENGELOLA PARIWISATA DI DESA PUJON KIDUL KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG: Implementation Of Village Government Policy in Developing and Managing Tourism in Pujon Kidul Village Pujon District Malang District Witin, Robertus Paskalis Geli; Adiwidjaya, Ignatius; Setyawan, Dody; Ghunu, Agustinus
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v1i2.8

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang tidak bias tentang kebijakan pemerintah daerah Pujon Kidul dalam mempromosikan dan mengawasi pariwisata. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai bagian dari metodologi kualitatif deskriptif. Pengambilan sampel secara purposif digunakan untuk memilih empat informan secara total: sekretaris desa, kepala pariwisata, kepala Desa Pujon Kidul, dan pelaku usaha dari masyarakat. Model interaktif yang dikembangkan oleh Huberman, Miles, dan Sadana digunakan untuk melakukan analisis data, yang meliputi pengumpulan data, pemadatan data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Empat indikator utama teori George Edward III komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi juga digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa untuk mempromosikan dan mengawasi pariwisata telah berjalan dengan baik dan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemerintah, beberapa masyarakat, dan pekerja industri pariwisata mendukung pelaksanaan kebijakan ini, demikian pula ketersediaan dana dan sumber daya yang cukup. Namun kendala yang ada antara lain minimnya fasilitas dan adanya penentangan dari beberapa kelompok terhadap pendirian Kafe Sawah.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search