Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN APARTEMEN Akbar Arfansyah; Subekti, Subekti; Fathul Hamdani; Vallencia Nandya Paramitha
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan apartemen yang kerap terjadi dalam transaksi jual beli atau pengelolaan rumah susun. Kasus ini umumnya melibatkan pengembang, pengelola, atau pihak lain yang secara melawan hukum menguasai atau mengalihkan hak atas apartemen milik orang lain. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan apartemen menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun, serta bagaimana penerapan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer berupa KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, serta putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum pidana properti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan apartemen termasuk ke dalam delik penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dan dalam praktiknya dapat pula dikenakan pasal lain apabila terkait dengan penyalahgunaan jabatan atau perjanjian. Penegakan hukum dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, namun terdapat kendala seperti pembuktian kepemilikan, kompleksitas hubungan perdata-pidana, serta rendahnya kesadaran hukum para pihak. Penelitian ini merekomendasikan adanya harmonisasi regulasi antara hukum pidana dan hukum properti, peningkatan koordinasi antar penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hak kepemilikan apartemen.
Legal Protection for Teachers Against Threats of Physical Violence from Parents at School Tatik Ernawati; M. Syahrul Borman; Dedi Wardana Nasoetion; Vallencia Nandya Paramitha; Hartoyo Hartoyo
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1411

Abstract

The teaching profession plays a strategic role in advancing national education, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, teachers frequently face challenges, including threats of physical violence from students’ parents, which undermine their dignity and safety in the educational environment. This study addresses the problem of how legal frameworks provide protection for teachers and whether existing regulations adequately ensure their rights and security. The research aims to analyze the effectiveness of legal protection for teachers under the Criminal Code, Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Ministerial Regulations concerning teacher protection. The study employs a normative juridical method with a statute, conceptual, and case approach, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed through qualitative interpretation and juridical argumentation. The results indicate that although legal instruments exist, their implementation remains weak due to the absence of technical regulations, limited institutional coordination, and insufficient support systems for teachers at the school level. The study concludes that derivative regulations and integrated mechanisms are essential for ensuring effective protection. It recommends strengthening inter-agency coordination, establishing school-level protection units, and enhancing teachers’ legal literacy.