Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Ikhsan, Nasriel
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN TANTANGAN DISKRIMINASI AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ikhsan, Nasriel; Daulay , Salsabilah Putri Maesa; Rahmadani , Dea Nanda
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebebasan beragama merupakan hak asasi fundamental yang dijamin konstitusi melalui UUD 1945 serta instrumen hukum nasional dan internasional. Namun, realitas di Indonesia masih menunjukkan kontradiksi, di mana praktik intoleransi, diskriminasi, dan pembatasan regulatif kerap menghambat pemenuhan hak tersebut, terutama bagi kelompok minoritas. Tulisan ini membahas implementasi hak kebebasan beragama sekaligus menelaah faktor penghambat dan upaya penanggulangannya dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap peraturan, doktrin, serta instrumen hukum HAM internasional. Hasil kajian memperlihatkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif dan penerapan praktis. Regulasi yang diskriminatif, lemahnya penegakan hukum, dominasi mayoritas, serta inkonsistensi aparat menjadi faktor utama yang memperburuk situasi. Di sisi lain, berbagai langkah strategis seperti kebijakan moderasi beragama, penguatan peran lembaga negara, dan keterlibatan masyarakat mulai diarahkan untuk menekan praktik diskriminasi. Meskipun demikian, perlindungan kebebasan beragama di Indonesia belum sepenuhnya substantif sehingga dibutuhkan konsistensi regulasi, penegakan hukum yang netral, dan partisipasi publik yang lebih luas agar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi benar-benar terwujud.
Pengaturan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Pasca Berlakunya Uu No 20 Tahun 2023 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Ikhsan, Nasriel; Sadidah, Qaulan; Daulay, Salsabilah Putri Maesa; Iskandar; hafizah, Desi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5757

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta menjaminnya terhadap kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan sanksi yang represif menuju pembinaan yang bersifat rehabilitatif, dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagai dasar teknis. Namun dalam praktiknya masih terdapat permasalahan berupa ketidakkonsistenan hukuman, disparitas perlakuan terhadap pelanggaran serupa, serta potensi multitafsir norma yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan regulasi dan implementasi konsistensi untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan profesionalitas ASN.
Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara Peru Sebagai Negara Penerima Dalam Melindungi Diplomat Asing Berdasarkan Konvensi Wina 1961: Studi Kasus Penembakan Diplomat Indonesia Di Peru farsyak, varik; ikhsan, Nasriel; Sadidah, Qaulan; Maesa Daulay, Salsabilah Putri
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/v64vra62

Abstract

This study analyzes the obligations of recipient countries to protect foreign diplomats based on the 1961 Vienna Convention and its implementation in the case of the shooting of Indonesian diplomats in Peru. The method used is normative legal research with a statutory and case approach. The results of the study indicate that Peru is normatively bound by the obligation to guarantee the security, freedom, and dignity of diplomats through the principle of inviolability as stipulated in Articles 22 and 29 of the 1961 Vienna Convention. However, in practice there are indications of inconsistencies between norms and implementation, particularly in the aspect of preventing security threats. The shooting incident has the potential to give rise to international responsibility of the state based on the principle of state responsibility in ARSIWA 2001 if negligence is proven. Therefore, the effectiveness of diplomat protection is highly dependent on the ability of the recipient country to implement its obligations in a preventive and responsive manner.        
Co-Authors Daulay , Salsabilah Putri Maesa Daulay, Salsabilah Putri Maesa Farsyak, Varik Hafizah, Desi ISKANDAR Maesa Daulay, Salsabilah Putri Rahmadani , Dea Nanda Sadidah, Qaulan