Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kepastian Hukum melalui Perancangan Kontrak Kerja Pasca Akuisisi Perusahaan (Studi Putusan MA Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016) Hafila Azzafi Daskarata; Wisnu Indra Setiawan; Maulana Iqbal Adiyatma; Rayi Kharisma Rajib
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Ilmiah Nusantara
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v2i6.6668

Abstract

This research examines the urgency of legal certainty in employment contracts after corporate acquisition, using the Supreme Court Decision No. 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016 as the main reference. The increasing trend of acquisitions in Indonesia often creates disputes regarding the continuity of employment status, normative rights, and compensation, particularly for workers with permanent employment agreements (PKWTT). This study employs a normative juridical approach, focusing on statutory regulations, doctrines, and relevant jurisprudence to analyze the extent to which employment contracts can guarantee legal certainty for workers and companies post-acquisition. The findings show that acquisition cannot be used as a basis for terminating employment relationships unilaterally without fulfilling workers’ rights, and employment contracts must contain clauses ensuring continuity of employment, protection of normative rights, and clear dispute resolution mechanisms. The involvement of notaries and advocates is also essential in ensuring the formal legality and substantive fairness of employment contracts. This study contributes to the development of labor law by emphasizing the importance of contract drafting as a legal instrument to balance corporate efficiency with the protection of workers’ rights.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP GREENWASHING DALAM IKLAN PRODUK RAMAH LINGKUNGAN DI INDONESIA Hafila Azzafi Daskarata; Wisnu Indra Setiawan; Maulana Iqbal Adiyatma; Muhammad Andy Prananto; Ubaidillah Kamal; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 5 (2025): MEI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena greenwashing semakin marak seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk ramah lingkungan. Praktik ini dilakukan oleh pelaku usaha dengan menyampaikan klaim lingkungan yang menyesatkan demi membangun citra positif, tanpa diikuti oleh komitmen nyata terhadap pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik greenwashing dari perspektif hukum di Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik greenwashing bertentangan dengan prinsip kejujuran informasi dan perlindungan konsumen. Namun, belum terdapat regulasi yang secara spesifik dan eksplisit mengatur praktik tersebut di Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang mampu menjangkau praktik greenwashing secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.