Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Fungsi Konstitusional DPR dalam Perspektif Hak Rakyat: Antara Representasi dan Resistensi Wijaya, Muhamad Arya
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1568

Abstract

The House of Representatives or DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) is a constitutional body with primary functions of representing the people, enacting legislation, conducting oversight, and approving the budget. However, political dynamics and various controversial policies in recent years have led to significant public resistance. This research employs a qualitative approach, incorporating policy analysis methods, to examine the role of the House of Representatives from the perspective of people's rights, including factors that strengthen and weaken its functions. The study results indicate that although the House of Representatives has excellent potential in realizing public aspirations, weaknesses in integrity, transparency, and public participation have eroded public trust in this institution. Digitizing the legislative process, strengthening accountability, and providing continuous political education are recommended as strategies to optimize the role of the House of Representatives. This research confirms that strengthening the House of Representatives' function is key to achieving more responsive, inclusive, and just democratic governance in Indonesia.
Konstruksi Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Wijaya, Muhamad Arya
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2713

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta merumuskan rekonstruksi ideal haluan negara untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Konstitusi (Grand Theory), Teori Sistem Ketatanegaraan (Middle Range Theory), dan Teori Hukum Pembangunan (Applied Theory). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan amanat para pendiri bangsa dan tercantum dalam Pasal 3 UUD 1945. Saat ini, RPJPN yang dikukuhkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 sudah cukup menjadi landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaan pembangunan menunjukkan masih terjadi ketimpangan pada masing-masing era kepemimpinan. Oleh karena itu, rekonstruksi ideal haluan negara kedepannya menjadi acuan bagi Presiden, Wakil Presiden, dan Gubernur agar dapat dikontrol atau diawasi, menyusun visi misinya yang mengacu pada GBHN dan UUD agar selaras dan konsisten dengan paradigma Pancasila serta berkesinambungan dan berkelanjutan secara lintas periode pemerintahan. Revisi UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dengan memasukkan konsep GBHN diharapkan dapat membuat perencanaan pembangunan berjalan secara kontinuitas serta memiliki arah dalam waktu yang panjang untuk mewujudkan pembangunan antara pusat dan daerah.
Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Pilar Penting dalam Membangun Indonesia Wijaya, Muhamad Arya
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 6: Oktober 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v1i6.6847

Abstract

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan langkah strategis Indonesia dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, tujuan, prinsip, tantangan, dan solusi terkait implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai metode utama, penelitian ini mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelayanan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan seperti ketimpangan sumber daya, korupsi, dan lemahnya kapasitas daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas daerah, memperkuat pengawasan, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.