Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Action Research Literate (ARL)
Yapri, Yimmy Octavian
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Pelaksanaan Skema Cost Recovery dalam Investasi Industri Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia Yapri, Yimmy Octavian; Tehupeiory, Aartje; Didiarty, Wiwik Sri
Action Research Literate Vol. 8 No. 10 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i10.2220

Abstract

Indonesia dengan luas wilayah sekitar 7,7 juta kilometer persegi, dan terdiri atas 75 persen teritorial laut (5,8 juta km2) dan 25 persen teritorial daratan (1,9 juta km). Luas teritorial laut tersebut terdiri atas 2,8 juta km dan 0,3 juta km2 laut territorial, serta 2,7 juta km2 perairan nusantara (perairan kepulauan) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, Penelitian hukum dalam arti konkrit adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (law in action), atau hukum yang bergerak (recht in beweging). Pada kegiatan usaha dalam rangka pengelolaan sumber daya migas terbagi menjadi 2 (dua) kategori yakni kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha, yaitu usaha eksplorasi dan usaha eksploitasi berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bentuk regulasi investasi dan kepastian hukum dalam bidang usaha migas di Indonesia, disimpulkan ialah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur Regulasi Investasi dan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, khususnya pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kuasa untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (migas).
Dilematika Yuridis Pengecualian Pidana Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam KUHP Nasional: Tinjauan Berbasis Hak Konstitusional Atas Kehidupan dan Beban Psikologis Pasca Aborsi Wibisono, Jusuf Santoso; Hutahaean, Armunanto; Yapri, Yimmy Octavian
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i4.64165

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertentangan norma hukum antara pengecualian pidana aborsi bagi korban pemerkosaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dan hak konstitusional atas kehidupan dalam Pasal 28A UUD 1945. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk membedah integrasi regulasi antara KUHP Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas aborsi bagi korban kekerasan seksual menciptakan disharmoni yuridis karena mereduksi hak hidup yang bersifat non derogable menjadi hak yang dapat dikompromikan. Secara filosofis, penelitian ini mengkritik pragmatisme hukum melalui perspektif Deontologi Immanuel Kant dan Natural Law Thomas Aquinas yang memposisikan janin sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar sarana untuk menyelesaikan trauma sang ibu. Secara sosiopsikologis, tindakan aborsi terbukti gagal menghapus trauma pemerkosaan dan justru memicu trauma sekunder berupa Post Abortion Syndrome serta stigma moral sebagai “pembunuh”. Penulis merekomendasikan pemerintah untuk merevisi regulasi dengan membatasi pengecualian aborsi hanya pada kondisi darurat medis. Sebagai solusi alternatif, negara harus menjalankan kewajiban positif melalui penyediaan safe house, jaminan masa depan anak, dan rehabilitasi psikososial berkelanjutan guna melindungi martabat ibu tanpa mengorbankan hak hidup janin.
Co-Authors Aartje Tehupeiory, Aartje Didiarty, Wiwik Sri Hutahaean, Armunanto Wibisono, Jusuf Santoso